oleh

Tanah Dirampas, Guru Besar IPB Layangkan Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi dan Kapolri

POSKOTA.CO – Guru Besar IPB Prof Ing Mokoginta akhirnya membuat surat terbuka kepada Kepala Negara RI dan Kapolri. Pasalnya, laporan perampasan tanah keluarganya yang sudah tahap SPDP sejak 28 April tapi sampai hari ini, Selasa (4/5/2021), belum ada pihak kejaksaan dalam pemeriksaan tersebut.

Surat terbuka Prof Ing Mokoginta dibacakan di Kantor FKMTI, Jakarta, di sela-sela wawancara pembuatan buku kesaksian para korban mafia tanah dari seluruh Indonesia, Rabu (4/5/2021).

Yang terhormat Bapak Presiden RI H Ir Joko Widodo dan Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perkenalkan saya, Prof Dr Ing Mokoginta, dr IPB Bogor. Saya bersama-sama saudara saya mempunyai perkara perampasan hak milik tanah di Kotamobagu, yang kami laporkan ke Polda Sulut pertama kali pada September 2017.

Sudah empat kapolda berlalu dan sekarang adalah kapolda yang kelima dan sudah tiga kali kami buat laporan dengan perkara yang sama, namun sampai saat ini belum juga tuntas. Tanah kami dengan sertifikat No 98/Tahun 1978, asal tanah adalah tanah adat, dirampas oleh sekelompok orang (Stella cs), dan untuk melegalisasi tindakan mereka maka diterbitkanlah sertifikat baru di atas tanah tersebut pada tahun 2009. Asal tanah mereka adalah tanah negara, padahal di Kotamobagu tidak ada tanah negara. Kemudian tanah tersebut dikavling-kavling dan dijual.

Sejak awal penanganan perkara ini, kami menduga ada permainan oleh oknum. Sebagai contoh, laporan kami yang pertama (Lp 1) berakhir dengan SP3. Padahal Propam Polda Sulut sudah menemukan pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara, dan dua Wakapolda, Brigjen Jhony Asadoma serta Brigjen Karyoto, sudah perintahkan agar perkara kami dilanjutkan, karena ini kasus pidana. Namun tetap diabaikan penyidik.

Setelah kami peroleh Surat Pembatalan semua sertifikat lawan yang palsu atas keputusan PTUN dan Keputusan PK dari MA, maka kami buat laporan kedua (Lp 2). Kami dipaksa untuk menerima Pasal 167 KUHP dan harus somasi sampai dua kali dalam SP2HP penyidik, tetapi kami tolak. Akhirnya perkara di-SP3-kan. Kami kemudian mengadu ke Bapak Kapolda Irjen Panca Putra Simanjuntak, dan direspons.

Beliau perintahkan baik secara lisan maupun tulisan kepada Dirreskrim Polda Sulut agar perkara ini dibuka kembali. Namun rencana kepindahan Bapak Kapolda, Dirreskrim tetap tidak membuka kembali kasus yang kami laporkan. Kami juga sudah melapor ke Propam Mabes Polri. Tim A Propam Mabes Polri yang diketuai Kombes Daniel Mucharam menemukan pelanggaran kode etik penyidik dan saat ini sedang diproses.

Laporan kami yang ketiga, sudah kami lengkapi lagi dengan bukti sertifikat induk lawan sebelum dipecah yang selama ini selalu disembunyikan oleh oknum BPN Kotamobagu. Pada laporan ini, yang kami laporkan adala perampasan hak milik dan pemalsuan dokumen, tidak lagi penyerobotan atas tanah milik kami, karena kami selalu merasa dikelabui oleh penyidik, penyelesaian perkara selalu dibengkokkan.

Sudah lima bulan berlalu, tetapi penyelesaian belum jelas. Ada kecenderungan diperlambat, sama seperti pada Lp1 dan Lp 2. Kami sudah bertemu dengan Bapak Kapolda Irjen Nana Sudjana secara langsung, tetapi sampai saat ini tidak ada banyak kemajuan.

Oleh sebab itu, kami mohon kepada Bapak Presiden RI H Ir Joko Widodo di tengah kesibukan Bapak mengatasi pandemi, memulihkan ekonomi, dan bersama Kapolri Jenderal Lityo Sigit Prabowo memberantas terorisme dan separatisme, tolong jangan lupakan perintah Bapak untuk memberantas mafia tanah hingga ke para bekingnya agar rakyat kecil seperti kami dapat mendapatkan keadilan.
Jangan sampai karena pihak terlapor dekat dengan seorang pengusaha besar di Manado, kasus ini hanya dijadikan ATM. Jika ini dibiarkan, maka rakyat kecil di negeri ini akan semakin tertindas oleh mafia perampas tanah anti Pancasila.

Bantulah kami yang tidak punya banyak uang untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Atas bantuan dan perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Prof Ing Mokoginta (kanan) di Kantor FKMTI, Jakarta, di sela-sela wawancara pembuatan buku kesaksian para korban mafia tanah dari seluruh Indonesia.

Sementara Ketua FKMTI, SK Budiardjo mengingatkan, para korban perampasan tanah untuk melengkapi data kepemilikan tanah. Perampasan tanah bukan perkara perdata tapi pidana. Kelengkapan data ini penting untuk menunjukkan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh komplotan mafia tanah.

Menurutnya, para korban bisa saja dikriminalisasi oleh mafia tanah jika data kepemilikan tanahnya tidak lengkap.

“Jadi kelengkapan data kepemilikan awal sangat penting. Kita bisa laporkan tindak pidana pemalsuan dokumen sehingga bisa diterbitkan oleh oknum BPN untuk mafia tanah. Jadi kita pun siap untuk adu data secara terbuka,” tandasnya.

Sedangkan Sekjen FKMTI Agus Muldya mengingatkan, Presiden dan jajaran di bawahnya untuk mempercepat proses penyelesaian 11 kasus perampasan tanah yang sudah dilaporkan sejak dua tahun lalu. Menurutnya, adu data secara terbuka untuk membuktikan kepemilikan tanah jauh lebih baik daripada timbul gesekan antarwarga.

“Jangan sampai terjadi letupan-letupan di berbagai daerah. Pak Presiden segera selesaikan konflik lahan, para korban siap adu data kepemilikan dan tidak perlu takut dikriminalisasi. Yang terbukti memalsukan dokumen sehingga bisa terbit sertifikat itulah mafia tanahnya,” tandasnya. (*/bdg)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *