oleh

Program JKN/KIS Miliki Potensi Besar Terjadi Penyimpangan

POSKOTA.CO-Salah satu yang menjadi fokus perhatian  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.  Program ini dinilai memiliki potensi besar  terjadinya penyimpangan di fasilitas kesehatan mengingat jumlah anggaran yang dikelola sangat besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Program JKN/KIS tidak luput dari perhatian kami. Baik menyangkut  defisit anggaran, serta  ketidakcocokan antara iuran dan klaim BPJS Kesehatan,” kata Kunto Ariawan, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK pada Media Workshop dengan tema “Jaminan Kesehatan Nasional dan Adaptasi Kebiasaan Baru” yang dilakukan secara virtual, kemarin.

Kunto Ariawan, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK

Menurut Kunto, berdasarkan data yang dimiliki pada periode 2014-2018 defisit Anggaran BPJS Kesehatan mencapai Rp 11,6 triliun. Sementara  siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi potensi fraud dalam pelayanan di fasilitas kesehatan sampai saat ini belum jelas.

Diakui masih sering ditemukan adanya klaim yang tidak tercatat. Seperti adanya unnecessary treatment atau perawatan yang tidak perlu serta kelas RS yang tidak sesuai. Selain itu, sampai saat ini masih terjadi perbedaan pemahaman dan pengetahuan tentang program ini. Baik dari sisi peserta, fasilitas kesehatan, tenaga medis maupun aparat pengawas dan penegak hukumnya.

Ada beberapa potensi penyimpangan di sektor kesehatan. Misalnya tentang  penagihan yang berlebihan, tagihan lebih yang ditagihkan ke pasien maupun terkait pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. Tetapi kerugian ataupun di dalam sektor kesehatan tidak semuanya karena fraud atau ketidakjujuran.

“Bisa jadi karena faktor error lantaran  peraturan yang terlalu rumit dan standar yang diikuti tenaga kesehatan dalam mengelolanya,” tambah Kunto.

Berdasarkan data yang ada di KPK, sebelum 2013 KPK sudah menangani kasus korupsi di bidang kesehatan. Sejauh ini korupsi di sektor kesehatan, terkait pengadaan alat kesehatan maupun sarana dan prasarana.

“Kalau khusus program JKN sejauh ini belum ada temuan kasus korupsi,” tegasnya

Kendati demikian, tetap saja KPK harus memperhatikan dana jaminan kesehatan. Hasil kajian 2018, KPK menemukan ada empat hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Keuangan.

Pertama, tidak adanya pembatasan penyakit yang katastropik (penyakit yang muncul karena gaya hidup), seperti merokok. Padahal jumlah klaimnya cukup besar, 30 persen dari total klaim ketika itu, yakni Rp 28 triliun. Semestinya peran promotif dan perfentif  lebih diutamakan.

Kedua, tidak lengkapnya standar pelayanan draft Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Akibatnya banyak pasien tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai standar.

Ketiga, kelebihan kapasitas pada RS yang tidak sesuai kelas tipenya. “Ada  898 RS tidak sesuai kelasnya dengan potensi kelebihan pembayaran mencapai Rp 6 triliun setiap tahunnya karena klaim RS yang berdasarkan kelas. Dan yang terakhir, adanya potensi ketidakjujuran dalam kasus tertentu,” tambahnya.

Pembangunan budaya anti-fraud dan komitmen dari pimpinan serta institusi menurut Kunto adalah kunci utama pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk itu diperlukan adanya percepatan penerapan dan pelaksanaan tugas tim pencegahan dan penanganan kecurangan JKN.(*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *