oleh

PN Serang Gugurkan Praperadilan Kasus BJB, Kuasa Hukum Pemohon Kecewa

POSKOTA.CO – Sidang Putusan Praperadilan terkait penyitaan uang senilai Rp2,3 miliar milik Djuanningsih dan Djodi Setiawan digugurkan Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A, Banten. Selasa (6/4/21).

Hakim Tunggal Santosa, SH, MH, dalam putusanya menyatakan bahwa permohonan praperadilan dianggap gugur dikarenakan pokok perkara terdakwa Dera dan Kunto Aji kasus Bank bjb sudah digelar.

Ketua Umum Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN RI), Madun Hariyadi beserta tim kuasa hukum pemohon yang hadir secara langsung sidang putusan mengatakan putusan hakim dalam praperadilan pemohon  merasa kecawa karena hal ini sangat melukai rasa keadilan, karena harta benda pemohon disita tidak melalui prosedur hukum.

“Gugurnya permohonan praperadilan alasannya karena pokok perkara sudah diperiksa pengadilan. Orang yang baru kuliah hukum juga paham itu bro, sebab registrasi permohonan praperadilan yang diajukan pemohon sudah masuk lebih dahulu,” ucap Madun saat di Konfirmasi, Rabu ( 7/4/2021)

Sementara pokok perkara dipercepat setelah ada upaya gugatan praperadilan menurut saya ada dugaan permufakatan mafia hukum yang menghalalkan segala cara untuk mendzolimi masyarakat pencari keadilan.

“Hakim harusnya bisa mempertimbangkan gugatan pemohon untuk mengemukakan kebenaran,” kata Madun dalam keteranganya kepada pewarta di PN Serang, Rabu (7/4/2021)

Madun mengatakan gugurnya gugatan praperadilan ini bukan karena kualitas materi pokok perkara gugagatan praperadilan. Tapi lanjut Madun, ada dugaan yang ingin mempercepat pokok perkara terdakwa kasus Bank BJB Dera dan Kunto Aji segera disidangkan.

“Seandainya pengadilan memiliki hati nurani tentunya bisa mendahulukan proses sidang praperadilan yang terlebih dahulu diregistrasi oleh pihak pengadilan. Saya yakin baik praktisi hukum maupun para pakar hukum paham akan hal ini”, ungkapnya.

Satu kata dari saya, lanjut Madun, semoga hakim maupun jaksa yang melukai rasa keadilan masyarakat diampuni dosa-dosanya. Seharusnya hakim bisa memberikan keadilan bagi masyarakat yang terlukai rasa keadilanya.

“Dalam mengajukan gugatan praperadilan ini kita sudah menghadirkan saksi bahwa uang itu memang fakta hukumnya adalah uang pribadi pemohon, tidak ada kaitannya dengan perkara pidana” kata Ketum GPHN RI ini.

Madun juga menegaskan uang  pemohon yang disita tidak ada kaitannya dengan para terdakwa karena pemohon ini juga korbanya para terdakwa, sertifikatnya dipinjam dan dijanjikan dikembalikan dalam jangka waktu waktu 6 bulan.

“Uang pemohon ini juga dipinjam namun belum dikembalikan keseluruhan. Harusnya hakim itu jeli cermat melihat gugatan pemohon yang mencari keadilan”, ucap Madun.

Pemohon ini datang ke pengadilan mengajukan gugatan praperadilan  ini tujuanya adalah untuk mencari keadilan, tapi hakim memberi keputusan yang akhirnya menggugurkan perkara itu.

“Perlu ditegaskan pemohon yang mengajukan gugatan praperadilan ini adalah terkait harta bendanya yang disita”, kata Madun. (ftr/bw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *