POSKOTA.CO–Aksi penggeledahan di kantor pengacara Hasan Basri & Partner oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya (PMJ) dinilai banyak pihak tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum. Sebab, tersangka Budi Suyono selaku klaennya pengacara Hasan Basri telah meninggal dunia 7 bulan lalu, semestinya penyidikan kasusnya secara otomatis gugur demi hukum.
Namun kenyataan di lapangan pada Selasa (4/1/2022) sore terjadi tindakan melanggar hukum yang dipertontonkan oleh penyidik Unit Harda Ditreskrimum PMJ karena tetap menindak lanjuti proses hukum atas kasus tersebut. Tindakan penggeledahan kantor pengacara Hasan Basri diduga adanya peran mafia tanah yang memperalat oknum pejabat Polri dalam kasus dugaan penyerobotan tanah Rawaterai, Jakarta Timur yang diduga melibatkan grup perusahaan propertii besar di Tanah Air.
Ada enam penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kantor pengacara yang berlokasi di Jalan Sungai Sambas III Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para penyidik mengku mencari Sertifikat Nomor 60/Rawateratai, Jakarta Timur atas nama Budi Suyono.
Hasan Basri sempat mempertanyakan tindakan yang dinilai sewenang-wenang dan melanggar hukum kepada para penyidik itu. Tapi mereka hanya menjalankan perintah atasan. “Penggeledehan kantor atas perintah atasan. Ini surat perintahnya,” kata salah satu penyidik kepada awak media.
Menurut Hasan, tindakan penyidik ini merupakan pelanggaran hukum. ” Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran harus tahu tindakan anak buahnya yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, kami akan laporkan ke Propam” tegas Hasan Basri, Rabu (5/1/2022).
Pelaporan ke Propam Polri, karena para penyidik terkesan begitu bernafsu melanjutkan kasus tanah Rawateratai, Jakarta Timur yang menuduh Budi Suyono melakukan pemalsuan akte jual beli pada tahun 1977. “Apa ada pesanan dari pihak yang kalah dalam gugatan di pengadilan atas tanah Rawateratai sehingga penyidik nekat melawan hukum,” kata Hasan menambahkan.
Sementara Ketua Umum Gerakan Pengawas Supremasi Hukum (GPSH) Ismail, SH, MH yang kebetulan hadir di lokasi pengeledahan merasa bingung dengan tindakan penyidik itu. “Tersangka sudah meninggal dunia, otomatis kasusnya gugur secara hukum. GPSH akan kirim surat ke Propam Polri dan Kapolri. Telah terjadi kriminalisasi terhadap pengacara yang sedang menjalankan tugas. Ini telah merusak citra Polri di mata masyarakat,” ujarnya.
Kasus ini berawal ketika Budi Suyono melalui kuasa hukumnya Hasan Basri memenangkan gugatan atas tanah milikinya di Jalan Pegangsaan II Rawaterate Cakung Jakarta Timur dengan SHM Nomor 60/Rawateratai. Tanah seluas 9.130 meter persegi diduga diseronot PT Citra Abadi Mandiri yang notabena anak perusahaan Agung Sedayu Grup.
Sebelumnya SHM Nomor 60/Rawateratai milik Budi Suyono dimatikan BPN Jakarta Timur berdasar surat hilang yang diajukan Ali Sutanto. Sebagai pengganti SHM Nomor 60/Rawateratai, pihak BPN menerbitkan dua SHGB, yakni SHGB No. 755 dengan luas tanah 4.740 meter persegi dan SHGB No. 747 dengan luas tanah 4.390 meter persegi.
Kedua SHGB itu akhirnya dipegang oleh PT Citra Mandiri Abadi yang akhirnya dipersengketakan di pengadilan. Melalui proses hukum yang panjang akhirnya Budi Suyono menenangkan seluruh gugatan hingga berkekuatan hukum tetap. Pengadilan menyatakan tanah itu sah milik Budi Suyono yang sertifikatnya dimatikan BPN Jakarta Timur secara melawan hukum.
Setelah memenangkan semua proses hukum hingga PK (Peninjauan Kembali), pada awal tahun 2019, Budi Suyono melaporkan Ali Sutanto dan PT Citra Abadi Mandiri ke Bareskrim Polri. Namun kasusnya tidak ditindak lanjutinya dengan alasan tertentu.
Sebaliknya, Budi Suyono pada tahun yang sama juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Hendri Kusnadi yang sama sekali sosok ini tidak ada hubungan dengan tanah tersebut. Budi Suyono dituduh memberikan keterangan dan sumpah palsu dalam pembuatan akte jual beli tanah Rawateratai pada tahun 1977. “Kami menduga Hendri Kusnadi masih satu jaringan dengan mafia tanah itu,” ujar Hasan Basri.
Dalam proses penyidikan yang begitu kencang dari pihak Polda Metro Jaya akhirnya Budi Suyono meninggal dunia karena mengalami tekanan batin yang cukup berat. Meski Budi Suyono sudah meninggal dunia, namun proses hukumnya tetap dilanjutkan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya hingga saat ini.
Alasan penyidik terus memburu Sertifikat Nomor 60/Rawateratai atas nama.Budi Suyono guna dilakukan pengecekan keasliannya. Sedang pihak BPN Jakarta Timur melalui suratnya Nomor 270/8.31.75/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018 menjelaskan, SHM Nomor 60/Rawaterate asli adanya, numun telah dimatikan dengan surat keterangan hilang yang diajukan Ali Sutanto.
Anehnya, perintah eksekusi pengadilan kepada BPN untuk menghidupkan kembali SHM Nomor 60/Rawateratai atas nama Budi Suyono bisa dicegah dengan sebuah laporan polisi yang pelapornya tidak ada kaitan dengan tanah tersebut. “Saya menduga ini ada permainan mafia tanah yang memperalat oknum petinggi Polri,” tegas Hasan.
Pihak Budi Suyono juga mempertanyakan, kenapa pihak BPN begitu mudah mematikan SHM milik orang lain tanpa ada proses pengadilan. Padahal antara Ali Sutanto dengan Budi Suyono tidak ada hubungan apa pun terkait tanah tersebut. Permohonan Ali Sutanto untuk mematikan SHM milik Budi Suyono dengan mudah diproses pihak BPN tanpa melakukan pengecekan mendalam, siapa pemilik tanah itu sebenarnya.(Omi)
Komentar