JAKARTA — Massa yang tergabung dalam Mahasiswa dan Masyarakat Pemerhati Imipas menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, pada Senin (1/12/2025). Aksi ini menjadi bentuk keprihatinan sekaligus penolakan terhadap dugaan permainan jasa pengamanan, pungutan liar (pungli), serta usaha ilegal yang diduga dilakukan seorang oknum pegawai berinisial JT di lingkungan Rutan dan Lapas.
Para pengunjuk rasa menilai, bila praktik itu benar terjadi, maka tindakan tersebut merugikan masyarakat, keluarga warga binaan, dan merusak integritas pelayanan pemasyarakatan.
“Ini bukan isu kecil. Dugaan pungli dan bisnis ilegal seperti ini mencoreng nama baik pemasyarakatan. Kami tidak mau ada oknum yang merugikan masyarakat dan negara,” tegas Koordinator Lapangan, Said Abubakar, di depan lokasi aksi.
Aksi ini digelar dengan tujuan mendorong penegakan hukum, transparansi, dan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pelayanan rutan maupun lapas, agar bersih dari oknum yang memanfaatkan jabatan.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan:
- Mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI melakukan pemeriksaan menyeluruh dan terbuka terkait dugaan pungli, jasa pengamanan ilegal, serta praktik usaha transfer dana yang disebut melibatkan oknum JT di sejumlah UPT di Jakarta dan Ciamis, Jawa Barat.
- Menuntut penonaktifan sementara oknum JT demi menjamin proses pemeriksaan berjalan objektif tanpa intervensi.
- Meminta aparat penegak hukum menelusuri aliran dana dan seluruh dugaan pungli hingga tuntas, termasuk kemungkinan unsur pidana.
- Mendorong reformasi pengawasan internal agar praktik pungli, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang tidak kembali terjadi.
- Meminta transparansi hasil pemeriksaan dan langkah pembenahan terkait dugaan cawe-cawe oknum ASN tersebut.
Menurut Said, aksi ini justru menunjukkan dukungan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan penyimpangan di tubuh pemasyarakatan.
“Kami cinta pemasyarakatan. Kami ingin semua kembali bersih. Kami apresiasi langkah cepat Pak Menteri yang berkali-kali mengingatkan: kalau tidak mampu berprestasi, jangan membuat masalah. Siapa melanggar, tindak tegas,” ujarnya lagi.
Massa juga mengajak publik, lembaga pengawas, hingga pemerintah untuk ikut mengawasi dan melaporkan setiap praktik yang merugikan warga binaan maupun masyarakat luas. (din/fs)
Komentar