oleh

Satu Dekade OJK Berdiri, Investasi Bodong Masih Merajalela

POSKOTA.CO – Satu dekade Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiri, kasus-kasus penipuan yang menyangkut industri keuangan masih marak terjadi. Sebut saja kasus investasi bodong yang menimbulkan kerugian masyarakat hingga Rp114,9 triliun dan jasa asuransi yang hingga kini belum ada solusinya.

Anggota MPR RI Masinton Pasaribu saat menyampaikan materi pada Webinar bertajuk Menilik Satu Dekade Otoritas Jasa Keuangan yang digelar mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jumat (25/6) menyebutkan semestinya dengan adanya OJK, kasus-kasus tersebut sudah tidak ada.

“Ini menjadi pertanyaan kita semua, dimana OJK berada saat terjadi kasus-kasus yang menyangkut lembaga keuangan?’ kata Masinton.

Diakui Masinton, pembentukan OJK pada era awal reformasi memang tanpa narasi besar. Kehadiran lembaga non pemerintah tersebut sifatnya hanya merespon situasi trauma yang terjadi pada masa orde baru. Dimana pada masa itu, sistem pengawasan industri keuangan bersifat tertutup.

Meski demikian, lembaga ini harus mampu menjalankan wewenang dan tugas yang telah diberikan negara yakni menyelenggarakan sistem dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan yang ada di sektor perbankan, pasar modal, hingga sektor jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiyaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

“Harusnya OJK dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, mampu membuat terobosan untuk memperkuat industri keuangan dalam negeri dan dapat melindungi masyarakat dari praktik illegal industri keuangan,” lanjut Masinton.

Menurutnya satu dekade lahirnya OJK, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan masih teramat banyak. “Saya melihat memang banyak yang harus ditata dan diperbaiki, mengingat harapan masyarakat terhadap OJK ini sangat besar,” tukas Masinton.

Senada juga disampaikan Rektor UKI Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Dalam sambutannya, Rektor menilai wajar jika publik bertanya apa saja yang sudah dilakukan OJK selama satu dekade ini. Terutama terkait banyaknya kasus-kasus penipuan yang menyangkut persoalan yang menjadi kewenangan OJK.

“Di satu sisi mafia perbankan masih dijumpai, investasi bodong merajalela, industri fintech meneror masyarakat. Di sisi lainnya, banyak pelaku UMKM yang belum bisa mengakses lembaga keuangan resmi atau legal,” tutup Rektor.

Dalam webinar tersebut tampil pula Dr Dian Puji Simatupang, dosen UKI yang membahas terkait sumber keuangan untuk operasionalisasi OJK. Baik yang berumber dari APBN maupun berasal dari pngutan terhadap jasa yang diberikan kepada pihak lain yang bergerak di sektor keuangan. (fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.