POSKOTA.CO-Sebagai upaya dalam meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan menggelar Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kota di Kantor Administrasi Kota Jakarta Pusat, Kamis (25/05/2023).
Kegiatan yang rutin dilakukan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemangku kepentingan dari pemerintah administrasi Kota Jakarta Pusat merupakan salah satu langkah dalam menyamakan presepsi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta penyampaian saran serta gagasan dalam pemecahan masalah melalui dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
Dalam paparanya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat Herman Dinata Mihardja menyampaikan bahwa pada prinsipnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini merupakan hak dari seluruh warga negara. Untuk saat ini cakupan kepesertaan Kota Administrasi Jakarta Pusat Per April 2023 mencapai 1.152.219 jiwa. Distribusi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional terbesar di wilayah Administrasi Kota Jakarta Pusat adalah pada segmentasi Penerima Bantuan Iuran APBD.
“Untuk saat ini cakupan kepesertaan di wilayah Administrasi Kota Jakarta Pusat sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC), hal ini terlihat dari capaian kepesertaan yang mencapai kepesertaan diberbagai segmen kepesertaan dan distribusi terbesar merupakan peran dari pemerintah daerah dalam mendaftarkan peserta mencapai 537.666 jiwa,” ungkap Herman.
Pada pertemuan kali ini, Herman juga menambahkan bahwa saat ini Fokus dari BPJS Kesehatan adalah Tranformasi Mutu Layanan melalui digitalisasi. Herman mengharapkan peran serta dari pemangku kepentingan agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan dengan baik.
Transformasi Mutu Layanan
“Melalui forum komunikasi ini kami juga menyampaikan beberapa inovasi dari BPJS Kesehatan dalam menjalani Transformasi Mutu Layanan seperti identitas dari kepesertaan BPJS Kesehatan bisa menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan juga Kartu Indonesia Sehat (KIS) digital melalui Mobile JKN. Selain itu dalam memberikan kemudahan kepada peserta kami juga berinovasi melalui Antrian Online yang saat ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Mobile JKN.
Kami berharap melalui pemangku kepentingan, informasi tersebut dapat tersampaikan baik kepada pegawai ditingkat pemerintahan maupun kepada masyarakat luas,” lengkap Herman.
Secara umum pemangku kepentingan yang hadir pada kegiatan Forum Komunikasi ini menyambut baik harapan dari BPJS Kesehatan dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memastikan seluruh penduduk di Jakarta Pusat terdaftar dalam Program JKN, menyediakan sarana dan prasaranan pelayanan kesehatan sesuai standar, memastikan BUMD telah terdaftar, serta memastikan pembayaran iuran pada semua segmen peserta.
Sejalan dengan hal tersebut Wakil Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Chaidir menyampaikan bahwa salah satu dari indikator kesejahteraan masyarakat adalah kepastian dalam penjaminan kesehatan. Untuk saat ini anggaraan subsidi dari pemerintah untuk Wilayah DKI Jakarta merupakan yang tersebar untuk jaminan kesehatan masyarakat. Melalui Forum Komunikasi ini, Chaidir berharap melalui koordinasi serta diskusi antar pemangku kepentingan dapat memecahkan permasalahan yang timbul dalam jalannya Program Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) khususnya di wilayah Administrasi Kota Jakarta Pusat.
“Komitmen dari Gubernur DKI Jakarta saat ini adalah membuat sejahtera seluruh masyarakat Jakarta. Salah satunya adalah dengan memastikan seluruh masyarakat di DKI Jakarta terjamin kesehatannya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan diselenggarakannya forum komunikasi ini diharapkan semakin mempererat silaturahmi serta memperkuat peran dari masing-masing pemangku kepentingan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sudah menjadi tugas kita bersama mengawal program pemerintah ini agar berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Chaidir. (**)
Komentar