oleh

Pedagang Glodok Berharap Pemerintah Lebih Memperhatikan Produk Karya Anak Bangsa

POSKOTA.CO-Para pedagang yang tergabung dalam Koperasi HWI Lindetevs Glodok meminta agar pemerintah lebih berpihak dengan produk lokal buatan anak bangsa dibanding produk impor yang diproduksi perusahaan asing. Hal ini mereka ungkapkan sehubungan adanya sengketa merek produk perawatan otomotif yang sempat merugikan para pedagang serta inovator anak bangsa.

“Gara-gara terjadi sengketa antara produsen Get All-40 dengan WD 40 banyak anggota kami yang dirugikan. Sebab mereka sempat tidak dapat menjual produk lokal yang harganya relatif lebih terjangkau,” kata Chandra Suwarto, Ketua Koperasi Pedagang HWI Lindeteves Glodok.

Menurut Chandra, sengketa sendiri bermula ketika produsen produk impor WD 40 yang belum meiliki hak paten di Indonesia menggugat produsen produk lokal Get All-40 yang sudah memiliki hak paten sejak 2008.

Karena merasa terganggu dengan  kehadiran produk lokal  Get All-40  maka pada tahun 2011 produk impor WD 40 didaftarkan  hak patennya dengan 4 kategori. Setelah mendapatkan hak paten tersebut  dia menggugat Get All-40. Tahun 2015 Get All-40 kalah telak mulai dari PN sampai MA.

Namun pada tahun 2019 keluar Perpres No. 90 thn 2019 tentang tata cara Banding Merek di HKI, kesempatan itu dimanfaatkan Get All-40 sehingga  akhirnya menang Banding. Setelah itu Get All-40 minta ganti rugi kepada WD 40.

Get All-40 mengajukan gugatan pada Agustus 2020. Namun gugatan baru disidangkan pada 6 Januari 2021. Dengan alasan WD 40 perusahaan asing sehingga harus nunggu 3 bulan karena harus dikirim berkas dan lain-lain ke kantor pusatnya di Amerika Serikat. Padahal jika beritikad baik seharusnya berkas bisa dikirim pakai telex, email dsb.

Pada sidang 6 Januari tersebut kuasa hukum WD 40  tidak hadir. Namun anehnya bukan memenuhi panggilan sidang mereka malah mengajukan gugatan balik ke Get All-40. “Pengacara WD 40 yang seharusnya menghadiri gugatan Get All-40 kenapa malah menggugat kembali?”

Dan lucunya lagi, dalam gugatan mereka kepada Get All-40, pengacara WD 40 ini tidak mempunyai legal standing sehingga akhirnya ditolak hakim pada sidang rabu 10 Februari 2021 kemarin.

“Posisi tergugat menjadi pengugat ini yang membuat hukum di Indonesia menjadi rancuh serta  hilangnya azas hukum yang sederhana dan cepat,” tambah Chandra.

Gugatan 6 Januari 2021, tetapi meminta sidang ditunda hingga 5 Mei 2021. Dengan alasan mereka perusahaan asing yang harus mengurus surat ke negara asal. Ini terasa aneh.

Dalam satu subyek akan rancu bila ada 2 gugatan. Ini kelihatan seperti mempermainkan hukum. Padahal menurut dia hukum di Indonesia itu sederhana dan cepat. Hanya saja dibuat rancuh dengan adanya gugatan WD 40 kepada Get All-40. Ini seperti yang mereka lakukan pada tahun 2015.

“Intinya, mereka tidak menghadiri gugatan, kok malah ganti menggugat?”

Dengan demikian terdapat keadaan yang tidak lazim yaitu, adanya gugatan perkara perdata khusus No : 41/Pdt. Sus-HKI/Merek/ 2020/PN. Jkt.Pst dengan Pihak Benny Bong (Get All-40) sebagai Penggugat dan Pihak WD 40 Company sebagai Tergugat 1 dan pihak WD 40 Manufacturing Company sebagai Tergugat 2, dan adanya gugatan perdata khusus No : 3/Pdt. Sus-HKI/Merek/2021/PN. Jkt. Pst, dengan Pihak WD 40 Company dan WD 40 Manufacturing Company sebagai penggugat dan Pihak Benny Bong (Get All 40) sebagai pihak tergugat.

Dengan demikian menurut Chandra  secara nyata terdapat kesamaan para pihak dengan objek gugatan yang sama tapi 2 no register perkara yang berbeda. Secara teknis hukum acara perdata, seharusnya pihak WD 40 tidak membuat gugatan baru tapi cukup menjawab gugatan dari Benny Bong sekaligus membuat gugatan balik / rekonvensi. Maka dapat dipastikan tindakan WD 40 sudah menyalahi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tertuang dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (*/fs)

 35 total views

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *