oleh

Pengisian Perangkat Desa Kutaraja Maleber Diduga Melanggar Peraturan Bupati Kuningan

KUNINGAN – Pengisian  kekosongan perangkat desa untuk jabatan Kepala Dusun Pahing di Desa Kutaraja Maleber Kabupaten Kuningan Jawa Barat pada Maret 2024 lalu, diduga telah membentur Peraturan Bupati (Perbup) Kuningan Nomor 85 Tahun 2019.

Hal tersebut ditengarai, salah satunya melalui penyampaian informasi dari salah seorang warga setempat, yang meminta identitasnya tidak disebut, saat bertemu POSKOTAONLINE.COM, di salah satu tempat, Rabu (17/04/2024), mengatakan, jika proses kegiatan rekruitmen perangkat desa (Kepala Dusun Pahing.red) disinyalir tidak memedomani amanat dari regulasi dimaksud.

Dia menyampaikan, pengangkatan Kadus Pahing yang sudah dilakukan pada bulan lalu (Maret 2024.red), diduga tidak ditempuh melalui mekanisme yang sebenarnya. “Proses awal dari pengisian Kadus Pahing ini, nyaris tidak terdengar adanya panitia seleksi yang dibentuk,”terangnya.

Menurutnya, gambaran itu diperoleh, ketika sejumlah masyarakat khususnya yang berada di Dusun Pahing Desa Kutaraja, dalam masa penjaringan calon, tidak pernah melihat adanya selebaran informasi yang disebar atau ditempelkan pihak panitia seleksi, yang mengumumkan dibukanya pendaftaran calon Kadus Pahing.
“Warga mengetahui adanya kekosongan dan pengisian jabatan Kadus Pahing hanya melalui kabar dari mulut ke mulut saja, serta informasi yang diserap melalui edaran WhatsApp (WA),”ungkapnya.

Sehingga, sampai sekarang sudah terisinya dan diangkatnya Kadus Pahing oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Kutaraja, terkait siapa yang menjadi panitia seleksi masih mengundang pertanyaan. “Hal ini tentu penting terungkap secara objektif, sebab panitia merupakan pihak yang sangat bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Kadus Pahing tersebut,”ujarnya.

Ditambahkannya, hal kedua yang kemudian memantik pertanyaan juga, pengangkatan perangkat desa unsur kewilayahan ini, belum terdengar menempuh prosesi pelantikan. “Kadus Pahing yang baru terinformasi sudah mulai bekerja sejak menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Pj Kepala Desa, namun yang bersangkutan belum dilantik serta diambil sumpah,”ungkapnya.

Padahal lanjut dia, Perbup 85/2019 sudah sangat jelas mengatur tentang pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk perangkat desa yang baru diangkat. “Jika betul faktanya, kedua hal tersebut tidak ditempuh, maka kuat dugaan, proses pengisian Kadus Pahing ini, telah mengangkangi Peraturan Bupati Kuningan,”tegasnya.

Terpisah, Pj.Kepala Desa Kutaraja, Marno saat hendak dikonfirmasi POSKOTAONLINE.COM melalui sambungan WhatsApp (WA), belum memberikan tanggapan. Beberapa kali ditelpon tidak juga tersambung.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, melalui Kabid Pemerintahan Desa/Kelurahan (Pemdeskel), Hamdan Harismaya, S.Kom.,M.Si., menjelaskan, proses pengisian jabatan perangkat desa harus mengacu terhadap peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. “Teknis pelaksanaan pengisian perangkat desa di Kabupaten Kuningan perlu sesuai dan merujuk terhadap Perbup 85/2019,”ujarnya.

Jika di Desa Kutaraja, muncul informasi seperti itu lanjutnya, pihak DPMD belum dapat memberikan tanggapan, sebab hal tersebut memerlukan dulu langkah klarifikasi kepada pihak desa dan kecamatan setempat. “Kami akan menindaklanjuti dengan terlebih dulu meminta keterangan dari para pihak terkait disana,”pungkasnya diujung telepon. (Cep/ta)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *