oleh

Berkaca Oknum Arogan Rata-Rata Tidak Tahu Aturan, UU Pers No 40/1999 Tidak Dicamkan

Oleh Singgih Purwanto

RASA-RASANYA tak rela jika duit dari pajak rakyat termasuk duit pajak saya untuk menggaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak becus bekerja untuk rakyat. Tragisnya di Jepara saja mereka minta dilayani, padahal sudah tidak zamannya lagi justru mereka yang melayani rakyat.

Ada juga oknum pimpinan kecamatan yang hobinya pungli sana dan sini, meski oknum itu pernah bertugas di wilayah tempat kelahirannya pahlawan RA Kartini ibarat pepatah 11-12, artinya antara pimpinan dan anak buahnya sama-sama berhobi injak rakyat.

Dicontohkan, misalnya oknum pamong projo yang bertugas di wilayah Jepara Timur karena arogansinya sempat viral di 35 media online nasional memberitakan perilaku arogansinya masyarakat jadi korbannya, justru si oknum dibekingi tiga pimpinan kecamatan yang rata-rata tak berpengalaman di bidang pemerintahan.

Usut punya usut ternyata si oknum pamong projo demi menutupi muka malunya karena berita viral di online, si oknum berusaha mencari pembenaran, yaitu dengan cara sesat mengkriminalisasi wartawan, yang memberitakan padahal sebelum diberitakan sejumlah kuli tinta media online tersebut sudah lebih dulu konfirmasi sekaligus wawancara seputar perilaku arogannya.

Jurnalis/wartawan punya undang-undang sendiri, yakni UU No 40/1999 bahkan dijelaskan dengan regulasi itu sendiri yaitu Bab I Pasal 1 angka 11 tentang hak jawab mestinya jika oknum itu paham akan undang-undang mestinya membuat hak jawab keberatan yang ditujukan kepada puluhan media online yang memberitakan, bukan berpikir kerdil seakan-akan hasil karya jurnalistik dikategorikan melanggar UU ITE ini kan bodoh sekali.

Jika demikan mengkhawatirkan, oknum pamong projo arogan yang pasti tidak tahu aturan agar tidak keblablasan arogannya berlebih terhadap rakyat yang menggajinya.

Meski saya sendiri sebagai warga yang wajib patuh dan taat segala peraturan berlaku, ternyata masih ada perilaku oknum-oknum yang tidak memahami bahkan melanggar hukum.

Apakah ini karena negara kita berawal dari kerjaan beralih menjadi kesatuan yang demokrasi?
Tetapi kalau demokrasi kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat, teori ini mengutip ketika aku belajar tata negara sewaktu SMA dulu.

Tetapi kenyataannya, rakyat hanya menjadi objek kekuasaan bahkan seorang jurnalis saja banyak dikriminalisasi, padahal wartawan benteng negara. Kalau mereka semua paham dengan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers bahkan regulasi Memorandum of Understanding (MoU) Dewan Pers dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), kedua pihak tersebut juga menelurkan kesepakatan perlindungan pers.

Saya sendiri juga sadar, saya wartawan pemula dan tidak bosan untuk memberi spirit walau kadang-kadang mereka melihat dengan sinis. “Kamu baru kemarin sore saja sudah banyak kritik”. Meski demikian saya tidak bosan.

Karena NKRI berdiri tidak lepas dari peran penting seorang wartawan. Contohnya saja pesawat radio RRI sangat vital saat itu mengumandangkan suara kemerdekaan seantero jagat negeri ini, bahkan melahirkan Adam Malik yang berlatar belakang jurnalis bisa menjadi wakil presiden RI.

Tetapi itu hanya mengingatkan, ternyata di Jepara pernah ada seorang ASN yang arogan mendatangi rumah seorang wartawan, apakah ini terjadi karena belum paham dengan Undang-Undang Pers atau tidak, mengingat pilar ke-4 negara adalah pers sebagai fungsi kontrol.

Semoga saja mereka sadar dan sembuh dari kewarasan. Kalau belum paham pasti tulisan ini bisa mengingatkan, karena tugas wartawan sebagai fungsi pengawasan yang akan melahirkan kebijakan pemerintah yang pro rakyat setelah reformasi, berkat saya selalu berdiskusi dengan pelaku sejarah reformasi yang dulu bertaruh nyawa dengan menyampaikan suara rakyat lewat karya jurnalistiknya, dan semoga saja di Bumi Kartini Jepara melahirkan jurnalis-jurnalis profesional bukan jurnalis yang menjadi oknum penjilat, bahwa jurnalis yang profesional melahirkan insan-insan jurnalis kritis yang bisa mencerdaskan bangsa. Semoga. (Penulis adalah Ketua Bidang Ideologi di Yayasan Komunitas Kritis Indonesia-YKKI)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *