oleh

82 Aktivis Muda Lintas Partai Kumpul Kritik Pemkab Subang, Ini Reķomendasinya…

POSKOTA.CO – Sejumlah permasalahan mengenai konteks daerah Kabupaten Subang mendorong para aktivis muda lintas partai politik menyampaikan ide, gagasan dan kritik bagi Pemkab Subang.

Sebagai inisiator DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) digelar di Gedung Wanita GOW Kabupaten Subang dihadir aktivis muda berbagai partai politik serta undangan ormas, OKP, dan LSM di Subang, Kamis (24/9/20)

“Kami melihat adanya keresahan yang sama dirasakan oleh kawan-kawan aktivis muda yang kemudian mendorong para aktivis muda dari berbagai partai politik di Kabupaten Subang untuk angkat bicara menyampaikan ide, gagasan, solusi serta kritik membangun penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Subang, kata Ketua DPC Pospera Kabupaten Subang, Ahmad Baedhowie.

 

Pertemuan Aktifis muda lintas partai Kabupaten Subang tersebut menampung segala bentuk kontribusi ide dan gagasan menghadirkan 82 aktifis lintas partai antara lain Darmawan santoso (PDIP), Jaka Septya arizona (PKB), Iqbal (NASDEM), Aji (HANURA), dudi (PSI), Edi Mardiana (Partai Gelora) dan LSM, Ormas, OKP dan para seniman.

Bertajuk Saresehan Politik membangun nilai-nilai kebangsaan menyongsong Subang ke depan itu, dia mengatakan, beberapa poin krusial muncul sebagai permasalahan utama yang mutlak harus ditangani sebagai skala prioritas.

“Kami mencatat berbagai masalah di Pemkab Subang dimana diantaranya adalah proses rotasi mutasi pejabat yang berdampak pada kinerja setiap SKPD di Kabupaten Subang menjadi tidak optimal dalam program dan pelayanannya karena pejabat yang ditempatkan di SKPD dinilai gagal mengejawantahkan program JAWARA dalam bentuk kongkret realita penerapannya, ” kata Baedhowie.

Disamping itu, dia menjelaskan, dari bidang perekonomian Subang adalah adanya masalah manajerial di tubuh BUMD di Kabupaten Subang.

“Jajaran top management BUMD di Subang terlebih para direktur dinilai hanya melakukan pemborosan anggaran saja dan tidak mampu mengoptimalkan peran BUMD untuk peran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang maka jelas tuntutan kami adalah meminta restrukturisasi pengurus BUMD dan mempersilakan untuk jajaran Top Management agar mengundurkan diri ketika tidak mampu menjalankan target pencapaian peningkatan PAD melalui peran BUMD,” lanjutnya.

Kata dia, dari sisi hukum terdapat permasalahan penting mengenai penanganan-penanganan kasus hukum di Kabupaten Subang.

“Ada kasus SPPD Fiktif DPRD Subang yang begitu kontroversi serta penanganannya yang terbilang penuh dengan drama-drama politis sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum menjadi menurun dan kuran bersimpatik,” tegas Baedhowie.

Agenda temu Aktifis muda tersebut merupakan ajang silaturahmi dan urunan gagasan dari perwakilan partai pilitik dan peserta untuk pembangunan subang dengan pemuda sebagai motor penggeraknya, para pemuda harus hususnya yang sudah aktif dipartai juga harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin dimasa yang akan datang dengan membawa semangat yang baru.

“Nantinya rekomendasi dari peserta akan disampaikan kepada Bupati Subang, dalam kegiatan tersebut tidak jarang peserta menyampaikan kritik dan solusi kepada pemerintah daerah terkait isu-isu kekinian di Kabupaten Subang. kegiatan ini akan di follow up sehingga kehadiran pemuda diruang politik dapat dirasakan kehadiran dan manfaatnya,” ujarnya.(hrn/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *