oleh

Wakil Wali Kota Depok Minta Kontraktor Bekerja Profesional!

POSKOTA. CO – Peranan pengusaha maupun kontraktor yang menanggani sejumlah kegiatan pembangunan di Kota Depok diharapkan memiliki kualitas, profesional dan penuh tanggung jawab sehingga pekerjaan yang ditangani sesuai aturan serta bermanfaat bagi pembangunan lebih baik lagi untuk Kota Depok.

“Saya berharap dan percaya para pengusaha maupun kontraktor khususnya di bidang jasa kontruksi terlebih berdomisili di Kota Depok mampu bekerja secara profesional dan berkualitas dalam menanggani berbagai pembangunan yang direncanakan Pemkot Depok, ” kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Depok, Dadan Rustandi saat membuka pelatihan tenaga terampil para jasa konstruksi DPUPR Kota Depok, Jumat (11/6/2021).

Kegiatan pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi (Jakon) tentunya sangat penting dan membantu para pengusaha dan kontraktor yang ada sehingga semua kegiatan berjalan sesuai aturan dan perundang undangan yang berlaku.

Menurut dia, lebih dari itu dirinya juga berharap hendaknya para pengusaha maupun kontraktor yang membangun Kota Depok diutamakan berasal dari Kota Depok sendiri dan harus dapat membuktikan untuk bersaing dengan mereka yang dari luar wilayah Depok.

Kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi yang dilakukannya pihak DPUPR Depok tentunya menjadi salah satu terobosan dan harus dapat dimanfaatkan sebaik baiknya oleh Jakon yang ada, imbuhnya karena selama ini para perusahaan mencari sendiri sertifikasi untuk usahanya apalagi kegiatan itu merupakan salah satu instruksi Presiden agar Pemkot dan propinsi wajib memperbanyak sertifikasi kepada pekerjaan kontruksi.

Ditambahkan, Kepala DPUPR Depok, Dadan Rustandi, tujuan pelatihan ini adalah agar kita bisa bersaing dengan negara lain dalam penanganan berbagai infrastruktur yang tengah dan terus dibangun pemerintah.

“Ini kegiatan pertama yang dilaksanakan setelah empat tahun lalu terbentuk seksi jasa konstruksi (Jakon), ” ujarnya ini dilakukan sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dalam UUD RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (anton/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *