oleh

Tolak UU Cipta Kerja, LSM Nilai Bupati Subang ‘Offside’

POSKOTA.CO – Bupati Subang H.Ruhimat dinilai sudah Offside (melanggar) aturan Presiden Republik Indonesia soal penolakan UU Cipta Kerja yang dibuat Pemerintah Pusat. Penolakan UU Cipta Kerja tersebut terungkap saat berorasi di depan demo Buruh belum lama ini di halaman Gedung DPRD Subang, Jum’at (23/10/20).

“Seharusnya Pemerintah daerah mendukung program pemerintah Pusat Pak Jokowi, karena kapasitas Bupati seharusnya mensosialisasikan dan mengkaji program kerja Pemerintah bukan Menolak, atau ikut-ikutan demo karena status Bupati tangan kepanjangan pemerintahan pusat,” Kata Edi Ediansyah Ketua LSM Dobrak Kabupaten Subang.

Menurutnya, Bupati Subang mengkaji dahulu menampung aspirasi buruh apa yang sudah diprogramkan Pemerintah Pusat yaitu UU Cipta Kerja karena banyak hal yang positif dari terbentuknya UU Cipta Kerja tersebut.

“Dikaji dahulu sebelum berbicara, agar tidak salah langkah, karena ini program perintah pusat bukan daerah, ada kemungkinan Bupati nanti akan ditegur Pak Presiden Jokowi Karena menolak UU Cipta Kerja, seharusnya menerima dahulu aspirasi para buruh lalu dikaji, bukan langsung menolak tanpa ada kajian,” Kata Edi Ediansyah.

Dikutif sejumlah media, Undang-undang Cipta Kerja menempatkan wewenang pemerintah daerah di bawah presiden dalam melaksanakan atau membentuk peraturan undang-undang. Kini presiden mengambil alih kewenangan yang sebelumnya milik pemda.

Pasal 174 Omnibus Law UU Cipta Kerja menambahkan satu aturan soal hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pasal ini mengatur kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai bagian dari kewenangan presiden.

“Dengan berlakunya undang-undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden,” bunyi pasal 174 Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut.

Pasal 176 UU tersebut juga mengubah sejumlah kewenangan pemda. Misalnya, kewenangan soal perizinan pada pasal 350 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Pasal 350 ayat (1) UU Pemda menyebut pemda wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Cipta Kerja menambahkan kewenangan pemerintah pusat dalam urusan ini.

“Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” beleid pasal 350 ayat (1) UU Pemda setelah diubah Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kemudian Omnibus Law memberi wewenang ekstra bagi pemerintah pusat dalam urusan perizinan. Mereka boleh mengambil alih urusan perizinan jika ada pemda yang tidak menjalankannya dan tidak mengindahkan dua kali teguran.(hrn/sir)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *