JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan seluruh guru honorer di sekolah negeri direkomendasikan untuk mendapatkan data pokok pendidikan (Dapotik). Dengan demikian ribuan guru yang mengajar mulai dari tingkat SD hingga SMA dan sederajat akan masuk sebagai tenaga pendidik non-PNS yang akan mendapat bantuan uang dari pemerintah.
Hal itu disampaikan Heru pada acara silaturahmi bersama Kepala Sekolah se-DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (21/7). Pertemuan itu dihadiri sebanyak 2.700 kepala sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Sekolah Luar Biasa (SLB) dari seluruh wilayah Jakarta.
“Di Jakarta terdapat sekitar 4.000 guru honorer. Mereka semuanya kami rekomendasikan untuk mendapatkan Dapodik. Saat ini lagi diproses. Namun jumlah sekitar 4.000 orang itu sudah dikunci dan tidak bisa ditambah lagi. Karena kami cuma merekomendasikan guru honorer yang terdaftar di sekolah,” kata Heru didampingi sejumlah pejabat Pemprov Jakarta.
Ia mengingatkan, jumlah 4.000 guru honorer tersebut tidak bisa bertambah lagi karena pendataan sudah selesai dilakukan pada Desember 2023. “Angka tersebut sudah termasuk di dalamnya 107 guru yang terkena penataan. Oleh karena itu, kepala sekolah tidak boleh merekrut guru honorer baru tanpa seizin Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta,” tandas Heru. Menurutnya jumlah itulah yang didorong untuk mendapatkan haknya, yaitu rekomendasi Dapodik.
Heru menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya untuk memperhatikan nasib guru honorer dalam mendapatkan haknya dengan baik, serta menyiapkan langkah untuk meningkatkan derajat guru honorer di Jakarta. Selain merekomendasikan Dapodik kepada 4.000 guru honorer, sambungnya, Dinas Pendidikan DKI juga membuka lowongan guru Kontrak Kerja Individu (KKI) sebanyak 1.700 guru pada Agustus 2024 mendatang. “Silakan para guru honorer untuk mendaftarkan diri agar dapat diproses sesuai aturan dan mekaniseme yang ada,” kata Heru.
Pada 2025 nanti, Pemprov DKI juga akan membuka kembali pendaftaran guru KKI. Jadi 2.300 guru honorer lainnya bisa ikut mendaftarkan diri. Jika nanti anggarannya memungkinkan, jumlahnya akan bertambah lagi. “Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memenuhi kebutuhan untuk kekurangan guru di sekolah khusus atau difabel,” imbuh Heru.
Selama menunggu pendaftaran guru KKI pada Agustus 2024 maupun 2025 mendatang, para guru akan tetap mengajar seperti biasa. Upaya ini dilakukan untuk menghormati jasa para guru honorer sebagai pahlawan pendidikan. “Kemudian, terkait kekurangan guru, Disdik saat ini sedang melakukan pemetaan bagi sekolah yang memiliki kelebihan guru. Hal itu ditujukan untuk memudahkan penempatan para pengajar di sekolah yang mengalami kekurangan guru,” paparnya.
“Kekurangan guru lagi dihitung. Dengan adanya pertemuan kepala sekolah hari ini, kita bisa lakukan reposisi. Kalau ada yang kelebihan guru IPA, bisa digeser ke sekolah yang tidak punya guru IPA. Kepala sekolah juga sepakat, tidak harus merekrut guru honorer lagi melainkan melakukan pemetaan untuk mengatasi kekurangan guru, termasuk memperhitungkan yang 4.000 guru honorer ini,” pungkas Heru. (jo)
Komentar