POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal ‘Harapan Keluarga’, Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).
Presiden didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, serta perwakilan dari World Health Organization (WHO).
Presiden tiba di Puskesmas Tanah Sareal sekitar jam 08.24 WIB. Kedatangan Presiden untuk melihat secara langsung standars operational prosedure (SOP) dan persiapan tata cara pelaksanaan vaksinasi.
Presiden meninjau proses mulai dari antrean, pendaftaran, verifikasi data hingga simulasi tindakan vaksinasi Covid-19 bagi 47 warga yang terdiri atas berbagai profesi seperti pedagang, ibu rumah tangga, petugas kebersihan, tokoh agama, ASN, pengemudi ojol, TNI/Polri dan lain sebagainya.
Puskesmas Tanah Sareal dipilih menjadi salah satu titik vaksinasi Covid-19 karena memiliki capaian imunisasi rutin di atas 90 persen dan telah meraih akreditasi sebagai puskesmas paripurna.
“Kaidah-kaidah ilmiah ini sudah saya sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan dan keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” kata Jokowi.
Presiden juga menjelaskan, semua vaksin yang nantinya akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 merupakan vaksin yang terdaftar dan disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kriteria lain yang diharapkan dari vaksin ialah bahwa kemanfaatan dari vaksin Covid-19 tersebut haruslah maksimal.
“Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk ke dalam daftarnya WHO, ini wajib. Harus masuk ke daftarnya WHO,” ujar Presiden.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan, vaksin akan mulai pada akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Hal ini dikarenakan proses persiapannya.
“Kita tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh tanah air,” ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan, untuk tahap pertama ini akan menyasar warga usia produktif dengan rentang usia 18-59 tahun.
Data yang ada, di Kota Bogor jumlahnya usia produktif tercatat ada 690.000 jiwa. Namun karena tahap awal vaksinasinya terbatas, difokuskan 20 persen atau sekitar 138.000.
“Data sudah ada. Jadi ketika vaksin datang, sudah siap, BPOM juga semua sudah siap. Nanti 138.000 ini yang duluan divaksin,” ungkapnya.
Untuk tahap pertama vaksin, yakni tenaga kesehatan, kemudian yang kedua public servant, seperti TNI, Polri, guru, ASN dan lain-lain.
Presiden Jokowi menyoroti beberapa hal yang harus disempurnakan seperti petugas harus memakai sarung tangan.
Selain itu, Presiden juga menanyakan kapasitas vaksinasi per hari. Hal ini untuk menghitung berapa kapasitas per harinya, agar proses berjalan cepat dan lancar.
“Saya ingin cepat layanan cepat. Satu hari bisa 20-40 per titik. Nanti di lihat lagi, dihitung lagi apakah kapasitasnya ditambah, personelnya dan lain-lain. Intinya fokus pada protokol kesehatan. Saya juga ingin memastikan adanya cold chain untuk menyimpan vaksin itu,” jelasnya.
Bima Arya mengaku belum mendapatkan arahan pasti mengenai waktu pelaksanaan vaksinasi.
“Diperkirakan kalau yang disampaikan pak Jokowi tadi kalau tidak akhir tahun, ya awal tahun lah. Pertama memastikan barangnya datang dulu kata Pak Menteri Kesehatan barang datang Desember. Tapi kan ada proses macam-macam dari BPOM juga harus ada Emergency Use Authorization (EUA) itu mungkin sampai awal tahun,” kata Bima.
Sementara itu, Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan, dalam pelaksanaan simulasi ini turut dipantau oleh WHO untuk melihat apa saja yang mesti jadi evaluasi ketika vaksin itu sudah benar-benar hadir di Tanah Air.
“Ada dari WHO ikut memantau supaya originalitas kita di dalam melakukan simulasi itu sesuai fakta apa yang akan kita lakukan. Dan itu menjadi sorotan dunia karena apa yang kita lakukan adalah faktanya ini. Kita terus menyiapkan diri dan terus menerus dilatih. Supaya nanti kalau vaksin itu ada sudah ada, kita tinggal melaksanakan. Supaya tidak kagok, tidak gagap dan kita lakukan latihan terus dan kami berkoordinasi terus dengan segala elemen baik dengan wakil rakyat dengan pemerintah daerah tapi tidak lupa juga dengan WHO kami berkonsultasi,” ujar Terawan.
Terkait vaksin mana yang akan dipakai, Terawan menjawab bahwa vaksin yang dipakai harus ada di daftar yang direkomendasikan oleh WHO.
“Ini kan terus dinamikanya dan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden tadi kita akan membeli apa yang di dalam list WHO dan kita konsultasikan dengan WHO terus apa yang paling rasional untuk dibeli. Pasti diumumkan kalau sudah datang,” kata dia.
Ratnasari, warga Kampung Dadali Lebak, RT 1/5, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor berharap, pandemi ini segera berakhir terlebih dengan hadirnya vaksin nanti, kehidupan bisa normal kembali.
“Harapan saya semoga pandemi cepat berlalu, saya kan pedagang juga ya. Pasti sangat terdampak. Usaha sembako saya stop dulu. Pemasukan menurun 50 persen. Sekarang jualan online makanan kayak dimsum dan makaroni panggang gitu. Semoga lewat vaksinasi ini semuanya bisa kembali normal,” kata Ratna.
“Saya mau ikut (program vaksinasi) karena untuk kekebalan tubuh supaya terhindar dari Covid-19. Saya yakin karena ingin sehat. Awalnya takut, tapi setelah dipikir-pikir ini kan program pemerintah, tidak mungkin main-main. Diyakinkan juga oleh dokter. Bismillah saja. Kalau vaksin ini tidak bagus, kenapa harus diadakan program ini. Apalagi pemerintah yang mengadakan ini. Toh, kalaupun ada apa-apa pemerintah pasti tanggung jawab. Ya, semoga semuanya lancar,” tandasnya. (yopi)
Komentar