oleh

Peneliti Setara Institute Menilai RUU Penyiaran Ancaman Kebebasan Berekspresi dan Hak Atas Informasi

JAKARTA – Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (selanjutnya disebut sebagai RUU Penyiaran) yang sedang diharmonisasi di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendapat sorotan publik.

Beberapa ketentuan dalam draft RUU Penyiaran menunjukkan ada upaya sistematis untuk menggerus demokrasi. Artinya ada upaya untuk mengendalikan konten jurnalistik yang mengancam kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi.

Hal itu dikatakan Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute Sayyidatul Insiyah di Jakarta, Rabu (15/5/2024).  SETARA Institute menyampaikan beberapa catatan terkait RUU Penyiaran sebagai berikut.

Pertama, SETARA Institute memandang, RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang problematik dan merusak agenda-agenda demokrasi dan demokratisasi. Kebebasan pers, kebebasan informasi, serta agenda-agenda HAM secara umum yang telah diperjuangkan sejak awal era Reformasi. “Artinya, alih-alih menjamin kebebasan berekspresi, RUU Penyiaran justru berpotensi memperburuk situasi kebebasan berekspresi terutama melalui pemasungan kebebasan pers,” kata Sayyidatul.

Kedua, SETARA Institute menilai, RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang memiliki intensi untuk mengendalikan kebebasan pers. Khususnya jurnalisme investigasi melalui Pasal 50B ayat (2) huruf c RUU Penyiaran. Pasal yang melarang jurnalisme investigasi merupakan upaya untuk mengurangi kontrol terhadap pemerintah.

Ketiga, dalam pandangan SETARA Institute, konten dan produk jurnalistik seharusnya tetap menjadi yurisdiksi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jurnalisme investigasi seharusnya tetap berada di bawah pengaturan UU Pers, meskipun penyiarannya dilakukan melalui televisi ataupun situs internet. “Dalam konteks itu, RUU Penyiaran secara intensional melemahkan UU Pers,” bebernya.

Keempat, ekspansi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana Pasal 8A huruf q RUU Penyiaran untuk melakukan penyelesaian sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran akan mengebiri kewenangan Dewan Pers. Ketentuan tersebut berpotensi mendistraksi kewenangan antara kedua lembaga sehingga melemahkan resolusi dan penyelesaian sengketa jurnalistik yang mungkin terjadi.

Kelima, SETARA Institute juga menilai perlu adanya pengertian yang lebih jelas pada beberapa istilah dalam RUU Penyiaran. “Misalnya, penggunaan istilah konten kreator akan multitafsir dan berpotensi menambah kontrol pada kreator digital perorangan. Hal ini dapat mengurangi ruang gerak penggunaan kebebasan berekspresi individu,” lanjut Sayyidatul.

Keenam, SETARA Institute memandang bahwa RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pada ranah materiil, pelarangan berbagai konten digital bertentangan dengan hak atas informasi yang dijamin pada Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Ketujuh, setelah mencermati RUU Penyiaran yang beredar di tengah masyarakat, SETARA Institute mendorong perubahan substansial pada RUU Penyiaran. Dalam konteks ini SETARA Institute mendesak agar DPR dan Pemerintah memperluas partisipasi publik yang bermakna.

“RUU Penyiaran harus sepenuhnya menjamin kebebasan pers, kebebasan memperoleh informasi dan bebas dari desain untuk melakukan kontrol intrusif, eksesif, dan sensor berlebihan. Pada puncaknya, RUU Penyiaran harus menjadi bagian dari pilar demokrasi konstitusional. Menjamin kebebasan pers dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan negara,” pungkasnya. (Omi/jo)

Teks foto: Sayyidatul Insiyah 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *