oleh

Putra Daerah Nganggur di Kampung Sendiri, Munir Arysad Minta Rekrutmen PJLP Prioritaskan Warga Jakarta

JAKARTA – Wakil rakyat dari Komisi B DPRD DKI Jakarta Munir Arsyad meminta agar rekrutmen pekerja Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) dan Tenaga Ahli (TA) di lingkungan Pemprov DKI agar memprioritaskan warga Jakarta. Ia prihatin terhadap banyaknya pegawai honorer yang berasal dari luar kota sedangkan putra daerah banyak yang nganggur di kampungnya sendiri.

Munir mengatakan, sejak awal pengadaan tenaga kerja  PJLP dan TA di Pemprov DKI Jakarta justru banyak merekrut mereka yang tidak ber-KTP dan tinggal di Jakarta. “Hal ini tidak sejalan dengan upaya mengurangi pengangguran di Jakarta.  Saya yakin warga Jakarta punya skill mumpuni juga. Kalau warga luar daerah begitu menguasai di kantor pemerintah,  saya curiga ada unsur KKN,” ujar politisi Gerindra di Jakarta, Rabu (15/5).

Berdasarkan monitoring di lapangan, kata Munir,  saat ini juga masih banyak petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari luar wilayah kelurahan. Padahal, di kelurahan tersebut masih banyak pengangguran yang bisa direkrut  sebagai PPSU. “Jangankan dari luar kelurahan,  PPSU banyak juga dari luar propinsi. Saya berharap ini bisa menjadi perhatian dan evaluasi ke depan,” harap Munir yang pernah menjadi Ketua FKDM DKI Jakarta.

Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  yang belum terlalu memprioritaskan warga Jakarta atau domisili terdekat dari tempat kerja. “Saya minta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi bisa melakukan pendataan dengan baik. Jangan kita menghamburkan APBD untuk pelatihan kerja, tapi saat ada kesempatan kerja justru bukan warga Jakarta yang menjadi fokus utama,” ungkapnya.

Munir menginginkan, pendataan ulang bisa dilakukan sejalan dengan kebijakan penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sedang dilakukan. “Saat melamar itu kan juga pasti secara jelas bisa terdeteksi, dia lahir dan ber-KTP mana, tinggal di mana, dan sekolah di mana. Jadi sangat mudah untuk memastikan yang bersangkutan warga Jakarta atau bukan,” protesnya.

Ia menambahkan, pelatihan-pelatihan kerja juga harus memprioritaskan warga terdekat dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) dan menyesuaikan dengan aspirasi pelatihan kerja yang dibutuhkan warga. “Harus tepat sasaran agar output dan outcome-nya bisa maksimal, khususnya buat Jakarta.  Warga Jakarta harus punya hak lebih dalam menikmati fasilitas di lingkungan Pemprov DKI,” pungkas Munir. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *