BANDUNG – Dua kepala daerah di Jawa Barat dikabarkan secara bersama telah dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat. Pelaporan tersebut terkait adanya perjanjian kerja sama kedua kepala daerah itu, soal pengelolaan sumber mata air di Desa Paniis yang disebut-sebut masuk ke zona kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) di Kabupaten Kuningan.
Menurut salah satu sumber yang meminta identitasnya tidak disebut kepada POSKOTAONLINE.COM, Selasa (10/11/2026), mengatakan, laporan itu disampaikan langsung ke bagian PTSP pada Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dari salah satu forum masyarakat pemerhati dan penggiat peduli lingkungan pada Senin (9/11/2026).
“Isi dumas adalah permohonan agar pihak Kejati Jabar melakukan pendalaman terhadap perjanjian kerja sama antara kedua kepala daerah ini, tentang pengelolaan sumber mata air Desa Paniis, Kabupaten Kuningan yang berada di wilayah TNGC,” terangnya.
Melalui langkah pelaporan itu, forum masyarakat pemerhati dan peduli lingkungan tersebut, sambungnya, mendorong agar pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dapat mengidentifikasi serta menyimpulkan ada atau tidaknya dugaan ketidakpatuhan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan oleh kedua kepala daerah yang membuat kerja sama itu.
“Jika ditemukan ketidakpatuhan terhadap regulasi dalam pusaran kerja sama tersebut, tentu bisa memiliki potensi munculnya kerugian keuangan negara,” singgung sumber ini.
Disebutkannya, dumas (pengaduan masyarakat-red) juga meminta pendalaman serta kajian dari terbitnya kerja sama dimaksud, oleh pihak Kejati Jabar, dapat merunut dari mulai awal sampai akhir pertanggungjawaban implementasi kerja sama.
Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp (WA), membenarkan jika laporan dimaksud sudah diterima pihaknya (Kejati Jabar-red). “Iya sudah diterima dan masih diproses,” tulis Nur, dalam pesan chat WA kepada POSKOTAONLINE.COM, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu secara tersendiri, berdasarkan informasi yang beredar, mantan Kades Paniis berinisial ‘R’ sudah ditersangkakan oleh APH Polres Kuningan, dan perkaranya telah dilimpahkan ke Kejari Kuningan. Oknum kades ini berurusan dengan hukum, salah satunya karena dugaan penyalahgunaan dana kompensasi pengelolaan sumber mata air di Desa Paniis tersebut. (*/cep)
Komentar