JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.
Dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11) Prasetyo mengatakan Gibran telah bertemu Presiden Prabowo pada Selasa pagi hari ini dan telah menyampaikan niatan pengunduran dirinya kepada Presiden.
“Memang benar ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres kurang lebih dua setengah jam, diantaranya Pak Warpres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo.
Prasetyo juga meluruskan adanya berita Presiden menolak niatan Wapres mundur. “Kami luruskan, tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan pengunduran diri,” terang Pras.
Dalam diskusi Presiden banyak memberikan saran. Sedangkan pak Wapres memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.
Keputusan Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres ini diperkirakan banyaknya tekanan politik yang menguat di parlemen. Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Seperti diketahui, Mangkamah Agung telah memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Atas putusan itu, DPR merespons dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3. Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. (d)
Komentar