oleh

Pedagang Pasar Loak Poncol Ngeluh Kiosnya Kropos Rawan Roboh

POSKOTA.CO – Puluhan tahun kios pedagang Pasar Loak Poncol, Jalan Kalibaru Timur Bungur, Senen, Jakarta Pusat, semrawut dan kumuh. Tak hanya itu, keberadaan kios Pedagang Kaki Lima (PK5) binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta ini juga rawan roboh karena sudah keropos dan rapuh.

“Iya sudah puluhan tahun tidak pernah diperbaiki Pemprov DKI Jakarta keberadaan kios di sini. Padahal kami sudah membayar kewajiban melalui auto debet Bank DKI setiap bulannya. Nggak ada perhatian nya sama sekali,” ungkap Jimmy salah satu pedagang pasar loak Poncol, Sabtu (21/8/2021) sore.

Hal senada juga dilontarkan pedagang lainnya, dia mengatakan para pedagang pasar loak mengeluhkan kios-kios saat ini sudah tidak layak. “Kalau hujan ya kebocoran dan kepanasan juga sih,” ucap Agus pedagang laptop.

Pengurus Pasar Poncol Fakih Maulana menerangkan, pedagang Pasar Poncol yang menempati Lokasi Sementara (Loksem) JP nomor 37 – 38 berjumlah kurang lebih 600 pedagang. “Keberadaan kios-kios pedagang memang sangat membutuhkan revitalisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LP2AD, Victor Irianto Napitupulu sudah sering kali mendengar keluhan dari para pedagang pasar Poncol. Ia berharap ada perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta karena sudah puluhan tahun kios-kios pedagang ini dibiarkan berantakan.

Menurut dia, seharusnya, Kepala Dinas Kadis PPKUKM dan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat mendorong untuk melakukan penataan dengan menggandeng Corporate Social Responsibility (CSR) supaya lebih rapih tidak seperti sekarang ini semrawut dan kumuh. “Mumpung Kepala Dinas (Kadis) PPKUKM nya baru harus bisa berinovatif karena pasar loak poncol ini merupakan icon DKI Jakarta yang dikenal hingga ke mancanegara ,” paparnya.

Lebih jauh Victor menambahkan, langkah penataan maupun peningkatan sarana dan prasarana di Loksem JP tersebut, bisa dilanjutkan sesuai kebutuhan. “Sumber dananya bisa dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD), BUMD DKI atau para pengembang lainnya maupun CSR, sehingga kenyamanan pasar bisa terjawab,” tandasnya. (van)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *