oleh

Masyhuril Khamis: Investasi Miras Menambah Beban Perbaikan Akhlak

POSKOTA.CO – Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr.H. Masyhuril Khamis mengemukakan membuka izin investasi industri minuman keras [Miras] akan menambah beban perbaikan akhlak anak bangsa ke depan.

Hal itu dikemukakan Masyhuril Khamis di Jakarta, Minggu [28/2/2021] menanggapi maraknya pemberitaan pro-konta seputar izin investasi industri minuman beralkohol di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Sebagai ketua pusat dakwah dan perbaikan akhlak bangsa MUI Pusat, perlu mengingatkan betapa kemerosotan akhlak hari ini diakibatkan lemahnya kontrol sosial kita, cuek dengan lingkungannya, apalagi bila miras seolah `diberi angin` tentu akan menambah beban bagi perbaikan akhlak ke depan,” kata Masyhuril Khamis.

Masyhuril Khamis, yang juga Sekjen PB Al Washliyah ini menegaskan, kejahatan, kemaksiatan, perzinahan yang terjadi secara umum dampak dari miras. Karenanya Al Qur`an mengharamkan khamar [miras]. “Karena itu, jangan kita tambah beban kerusakan akhlak dengan miras,’ tegasnya.

Menurut Khamis, apabila peredaran miras dilegalkan tentulah menimbulkan dampak yaitu merusak akhlak anak bangsa. Dia dengan tegas menolak kebijakan izin investasi atau melegalkan miras di Bali, NTT, Papua dan Sulawesi Utara. Penolakan itu semata-mata untuk menyelamatkan akhlak dan moral anak bangsa. Banyak contohkan betapa dahsyat pengaruh alkohol kepada kepribadian seseorang. Pikiran seseorang akan rusak dan bertindak dibawah sadar untuk melakukan pembunuhan, pemerkosaan serta perampokan. Dan terpenting, kata Khamis, ajaran agama Islam melarang menjual, mengkonsumsi dan memproduksi.

“Contoh kecil penembakan di Cengkareng, Jakarta Barat. Katanya itu pelaku dipengaruhi miras,” papar Khamis.

Sepengetahuan Masyhuril Khamis, kalangan pimpinan MUI Pusat belum membahas adanya rencana pemerintah membuka izin investasi miras tersebut, namun demikian, dia sendiri sudah banyak mendapat masukan dari masyarakat, khususnya umat Islam mengenai polemik miras ini.

Sebagai mana diketahui, aturan untuk membuka izin investasi bagi industri minuman beralkohol dari skala besar hingga kecil tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021.

Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di empat provinsi. Keempatnya yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua. [sir]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *