POSKOTA.CO – Waduh, tiga wilayah Kecamatan di Jakarta Pusat antara, Kemayoran, Sawah Besar dan Menteng sarang bangunan bermasalah.
Menjamurnya, pembangunan bermasalah di tiga wilayah ini lantaran dinilai publik, pengawasan bangunan yang diawasi petugas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) tingkat kecamatan ini setali tiga fulus alias kemasukan angin.
Sementara itu, Kepala Sektor (Kasektor) CKTRP Kecamatan Kemayoran, Reza beberapa kali dihubungi selalu ngeles dan menghindar. Bahkan mengaku sudah melaksanakan tugasnya dengan menindak seluruh pembangunan bermasalah di wilayah kerjanya. “Seluruh bangunan yang melanggar sudah ditindak,” ujarnya. Meski begitu, pantauan di lapangan pembangunan bermasalah di wilayah kerjanya bagaikan beranak pinang dan sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Kasektor CKTRP inj.
Tokoh masyarakat, Budi menegaskan, banyaknya bangunan bermasalah di wilayah Jakarta Pusat karena adanya mafia kantong semen dan pasir yang bergentayangan di lokasi pembangunan yaitu oknum CKTRP.
“Oknum CKTRP yang seperti ini yang menjadi aktor maraknya pembangunan bermasalah. Untuk mengantisipasi nya mereka dicopot dari jabatannya karena main mata dengan pemilik dan pemborong nakal,” tandasnya, Rabu (27/10/2021).
Ditambahkannya, karena publik menilai petugas CKTRP dari tingkat Dinas, Sudin dan Kecamatan memble dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas bangunan, kebobrokan petugas CKTRP ini juga dipertontonkan kepada masyarakat dengan memasang segel plang merah di lokasi pembangunan bermasalah hanya menjadi hiasan pajangan hingga berbulan-bulan.
“Iya banyak warga di sini mempertanyakan plang segel merah Suku Dinas (Sudin) CKTRP Jakarta Pusat nempel ditembak di lokasi pembangunan bermasalah masa sudah berbulan-bulan hanya menjadi hiasan pajangan doang kayak di film sinetron aja,” cetus Rendy warga RW 05 Jalan Krekot Bunder I, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Hal senada juga dilontarkan, tokoh pemuda Sawah Besar, Sandicky pembangunan bermasalah serupa juga semakin marak di wilayah Sawah Besar dan Menteng. “Itu petugas CKTRP kerjanya ngapain aja sih pengawasan yang dilakukan sering kali banyak nggak tahu nya tentang pembangunan bermasalah di wilayah kerjanya. Padahal petugas nya sudah masuk angin,” tandasnya.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu menyarankan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan semestinya tegas dan tanggap.
“Untuk menghindari semakin banyak nya pembangunan bermasalah di DKI, semestinya Gubernur Anies mencopot jajaran Dinas CKTRP karena pengawasan bangunan mulai dari kecamatan dan tingkat Sudin terkesan menutup mata dan telinga dalam mengawasi pembangunan bermasalah,” tandasnya.
Kadis CKTRP DKI Jakarta Heru Hermawanto saat dihubungi telepon enggan berkomentar terkait dengan pembangunan bermasalah yang beranak pinang di Kemayoran, Sawah Besar dan Menteng. (van)
Komentar