oleh

Heboh, Bancakan Rp500 M Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Perfilman

POSKOTA.CO – Perfilman Indonesia baru saja mendapat “anugerah” dari pemerintah Presiden Joko Widodo berupa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada “Bapak Perfilman” H Usmar Ismail, Rabu (10/11/2021) pagi di Istana Negara.

Sebagai rasa syukur atas gelar tersebut, Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar (YPPHUI) mengadakan selamatan, sore harinya di Gedung PPHUI, Kuningan, Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan batal hadir. Hanya aktor Slamet Rahardjo Djarot yang datang sebagai penanda gelaran itu milik orang film. Selebihnya, suasana sepi tak sebanding dengan citra glamour perfilman.

Wartawan senior Herman Wijaya miris melihat suasana ini dan menyebut, “Usmar Ismail adalah pahlawan yang kesepian,” katanya kepada saya dalam obrolan di belakang kursi undangan.

Bukan yang pertamakali YPPHUI mengadakan kegiatan tanpa perhatian masyarakat perfilman saat anak mudanya asik sendiri memegang proyek bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) antaranya Festival Film Indonesia (FFI) yang kian eksklusif sejak dibentuknya Badan Perfilman Indonesia (BPI).

Keasikan masyarakat film bertambah, karena pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengucurkan bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp500 Miliar.

Sebagian anggaran PEN sudah mulai turun ke masyarakat perfilman melalui BPI. Dalam hal ini BPI membentuk Tim Kurator (terdiri dari anggota pengurus) untuk menentukan siapa, organisasi apa yang layak dan layak menerima, juga berapa besar bantuan. Menurut informasi di kalangan orang film anggaran 500 M harus terserap tahun 2021.

Sejauh ini tidak jelas seperti apa pola kerja Tim Kurator sehingga menimbulkan kegaduhan. Pengurus organisasi di bawah BPI tidak semua mendapat bantuan.

Sebuah komunitas bernama Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman (KPMP) melihat adanya indikasi penyimpangan pengelolaan bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk masyarakat perfilman dihentikan.

Ketua KPMP Sonny Pudjisasono SH, MH mengirimkan surat permintaan itu ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Uno.

Surat tertanggal 22 November 2021 itu juga ditembuskan ke Komisi X DPR RI, Ombudsman RI, Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Organisasi-organisasi Perfilman.

Dalam suratnya KPMP menyatakan kecewa dan meminta Menteri Parekraf untuk meninjau kembali dan menunda pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Subsektor Film yang saat ini berjalan.

Alasan KPMP meminta hal tersebut karena adanya indikasi ketidakpatutan dalam penyaluran PEN.

Yang pertama, menurut KPMP, terjadi kegaduhan di Sebagian besar masyarakat perfilman karena adanya tidakadilan dalam memberikan dan menetapkan bantuan.

Kedua, di antara nama-nama kurator yang beredar, punya kepentingan dan keterikatan langsung dengan Si Penerima bantuan yang terpilih. Bahkan mereka mengkurasi film mereka sendiri sebagai peserta.

Ketiga, hasil seleksi dari kurator disinyalir sangat subyektif karena kepentingan pribadi para kurator, sehingga 38 perusahaan yang mendapatkan dobel bantuan (2 film sekaligus), sementara banyak perusahaan film yang tidak kebagian.

Keempat, adanya dugaan suap kepada kurator yang sudah ditransfer langsung kepada kurator.

Kelima, adanya indikasi permintaan komisi sekitar 10 – 20 persen dari pihak oknum kementerian.

Sejumlah pihak terkait kegaduhan ini belum memberi jawaban saat dikonfirmasi antaranya Ketua BPI Chand Parwez dan Ketua Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman (KPMP) Sonny Pudjisasono, SH, MH.

Ketua Sinematek Indonesia Akhlis Suryapati yang tergabung dalam KPMP mengakui adanya surat itu. Menurut Akhlis, munculnya surat yang dibuat KPMP merupakan buntut dari pembicaraan di kalangan perfilman terkait stimulus pemerintah kepada masyarakat perfilman.

“Sebetulnya masalah ini sudah dibahas dalam podcast Kronik Film. Ya tentang bantuan pemerintah kepada masyarakat film, lalu ada masukan-masukan dari kalangan perfilman mengenai stimulus tersebut. Ya ada yang mengeluh, ada yang protes, tapi kan tahu sendirilah orang film, cuma ngomong tapi tidak mau muncul. Akhirnya teman-teman di KPMP memutuskan untuk membuat surat itu. Jadi bukan masalah baru sebenarnya,” kata Akhlis, Selasa (23/11/2021) sore.

Dalam situs penfilm.kemenparekraf.go.id dipaparkan, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mempercerpat penanganan Pandemi Covid-19 dan / atau ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dan menghadapi ancamam yang membahayakan perekonomian nasional.

Bantuan untuk masyarakat perfilman meliputi Bantuan Pra Produksi Film Indonesia, Bantuan Produksi Film Indonesia dan Bantuan Pemerintah untuk Promosi Film Indonesia.

Jumlahnya mencapai lebih dari Rp.500 milyar.

Menurut sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya, rencana semula bantuan itu akan disalurkan melalui Perusahaan Film Negara (PFN) tetapi belakangan dialihkan ke BPI.

“Kalau melalui PFN akan disalurkan kepada perusahaan film yang membutuhkan. Tapi kalau lewat BPI cuma limapuluh perusahaan. Itu kan tahu sendirilah geng-gengan,” kata sumber.

Bantuan itu ternyata banyak jatuh kepada perusahaan-perusahaan film besar. “Apa tidak malu tuh ikon-ikon selebriti yang selama ini menampilkan citra kemewahan, tiba-tiba hidup dari bantuan pemerintah,” kata Akhlis dalam podcast Sinematek Indonesia. (tis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *