oleh

Ganjil Genap di Kota Bogor Berlanjut dengan Syarat Tak Menggangu Sektor Ekonomi

POSKOTA.CO – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menghadiri rapat kerja bersama Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Tanah Sareal.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdul Rachim, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sementara rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar.

Usai rapat, Bima Arya mengatakan, pertemuan tersebut untuk menyelaraskan langkah-langkah penanganan Covid-19 di Kota Bogor antara Pemerintah Kota Bogor dan anggota dewan.

“Teman-teman dewan mengritisi beberapa langkah, ada yang memang informasinya belum sampai, ada juga yang saya kira sangat baik untuk kita perkuat. Banyak pembahasan tadi memberikan penguatan untuk ganjil genap (gage), dan disepakati untuk lebih fokus kepada dimensi ekonominya yang sama-sama akan kita lihat ya, pemberlakukan (ganjil genap) jam 09.00 sampai jam 18.00 itu dimaksudkan untuk tetap menghidupkan ekonomi (tanpa menomorduakan dimensi kesehatan),” kata Bima Arya.

Data menunjukkan bahwa kebijakan ganjil genap dan PPKM Mikro memberikan dampak bagi pengurangan mobilitas warga dan menurunnya kasus Covid-19. Namun kebijakan ini juga berdampak pada sektor ekonomi.

Karena itu Satgas Covid-19 dan Forkopimda menyepakati untuk melanjutkan kebijakan ganjil genap setiap Sabtu, Minggu dan hari libur nasional dengan pembatasan jam berlaku pada pukul 09.00-18.00 WIB. Sehingga masih memberi ruang untuk aktivitas ekonomi. Kebijakan ini akan dievaluasi setiap dua pekan.

Bima menambahkan, dalam rapat tersebut juga dibahas tentang bagaimana kita menyiapkan skenario-skenario ke depan, seperti anggaran apa saja yang dibutuhkan dan penguatan-penguatan lain yang harus dilakukan.

“Termasuk juga tadi kita membahas mengenai kemungkinan untuk mengalokasikan bansos. Saya katakan ini harus menunggu dulu instruksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kemendagri karena ini terkait dengan rasionalisasi anggaran dan lain sebagainya. Ya termasuk refocusing yang terakhir ini yang diarahkan oleh pemerintah pusat lebih fokus kepada penguatan PPKM Mikro dan juga pelaksanaan vaksin. Jadi belum ada arahan untuk bansos,” jelas Bima.

Sementara itu, Karnain Asyhar mengatakan, Pansus Covid-19 ingin mengonfirmasi laporan warga dalam banyak hal, salah satunya terkait pelaksanaan ganjil genap.

“Kalau secara umum ganjil genap ini menurunkan angka mobilitas masyarakat, itu jelas. Kalau signifikan terhadap penurunan Covid-19, ini menjadi dampak ikutan yang mungkin kalau berdasarkan data yang dipaparkan Pak Wali tadi memang ada pengaruhnya. Kita mengakui bahwa ganjil genap ini mampu menurunkan angka mobilitas masyarakat. Artinya masyarakat yang tidak memiliki aktivitas produktif, ya tidak diloloskan di check point pembatasan ganjil genap,” ujar pria yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia juga menyatakan, anggota dewan diberikan ruang untuk menyalurkan masukan-masukan dari masyarakat terhadap setiap kebijakan melalui rapat evaluasi setiap dua minggu.

“Kita menginginkan konsisten saja, seperti jam pengawasannya, petugasnya, sehingga ketika ada situasi seperti halnya kasus rombongan moge lewat itu tidak menjadi polemik. Tapi dengan respons yang cepat, saya kira kita patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor dengan Forkopimda, mengidentifikasi dan menindak terhadap pelaku pelanggaran ganjil genap dari rombongan moge,” terangnya.

Karnain juga berharap agar Pemkot Bogor tidak kendur dalam hal penanganan kesehatan. Tetapi, lanjut dia, secara paralel diharapkan juga ada lapis penanganan ekonomi yang secara responsif terhadap kelompok terdampak dan juga usaha-usaha di bidang ekonomi.

“Seperti yang disampaikan juga di forum, kenapa Bansos ini tidak teranggarkan? karena mereka menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Termasuk soal penyediaan WiFi per RW dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Itu awalnya tidak dianggarkan lagi di 2021, tapi karena kemudian kebijakan pusat, Pemerintah Kota Bogor menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Akhirnya kita mendapat konfirmasi itu akan dilakukan pergeseran anggaran di Maret 2021 untuk dialokasikan kembali Wifi per RW untuk dukungan PJJ,” ujarnya. (yopi)

 

 45 total views

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *