JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan kualitas udara, Pemprov Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan lebih terbuka menyampaikan data informasi agar akurat melakukan intervensi. Selain itu juga akan memperbanyak peralatan sensor pemantauan udara sebagaimana dilakukan di sejumlah kota global.
Hal itu terungkap pada forum group discussion (FGD) yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta bersama dengan BMKG, BRIN, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization). Forum diskusi tersebut membahas strategi menghadapi penurunan kualitas udara saat musim kemarau di Jakarta, Rabu (19/3).
Kepala Dinas LH Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, Jakarta perlu memiliki sistem pemantauan udara yang lebih canggih seperti kota-kota besar dunia. “Jumlahnya pun harus banyak sehingga hasilnya lebih detail. Informasi data juga harus transparan sehingga upaya intervensi lebih tepat sasaran,” kata Asep.
Belajar dari kota global lain seperti Bangkok maupun Paris, masing-masing punya Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SKPU) yang jumlahnya memadai. “Contoh Bangkok memiliki 1.000 unit SPKU, sedangkan Paris memiliki 400 SPKU. Adapun Jakarta saat ini baru memiliki 111 unit SPKU dari sebelumnya hanya lima unit. Ke depan, kita akan menambah jumlah sensor agar bisa melakukan intervensi yang lebih cepat dan akurat,” ujar Asep.
Asep menjelaskan, keterbukaan data menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas udara secara sistematis. Menurutnya, dibutuhkan langkah-langkah berkelanjutan dalam menangani pencemaran udara, bukan hanya intervensi sesaat. “Kita harus lebih terbuka dalam menyampaikan data polusi udara agar intervensinya bisa lebih efektif,” kata Asep.
Dinas LH menargetkan penambahan 1.000 unit SKPU berbiaya rendah (low-cost sensors) agar pemantauan lebih luas dan akurat. “Dengan upaya ini, sumber pencemaran dapat terdeteksi lebih jelas, termasuk bagaimana polutan dari luar masuk ke wilayah Jakarta,” pungkas Asep.
Kepala Subbidang Informasi Pencemaran Udara BMKG, Taryono Hadi menyampaikan, fenomena El Nino tidak terjadi secara global tahun ini. Akibatnya, musim kemarau di Indonesia yang biasanya dimulai pada awal April diperkirakan akan mundur hingga akhir bulan. Ia menilai, puncak musim kemarau yang seharusnya terjadi lebih awal kini diprediksi mencapai intensitas tertinggi pada September. Ia juga menyoroti bahwa curah hujan memiliki peran penting dalam mengurangi polusi udara. Pada bulan-bulan kering seperti Juni hingga Agustus, kualitas udara di Jakarta cenderung memburuk karena meningkatnya polutan di atmosfer.
Sementara itu, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Puji Lestari mengungkapkan, polusi udara di Jakarta sebagian besar berasal dari aktivitas industri yang tersebar di wilayah Jabodetabek. “Sektor industri, termasuk pembangkit listrik dan emisi karbon monoksida (CO), masih menjadi kontributor utama pencemaran udara, disusul oleh emisi kendaraan bermotor.
“Jadi, selain faktor internal, kondisi udara di Jakarta juga dipengaruhi oleh wilayah sekitarnya yang turut berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas wilayah serta pendekatan berbasis data yang lebih terbuka untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta,” tandasnya. (jo)
Komentar