JAKARTA – Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin menerima kunjungan kerja (Kunker) dari rombongan Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan di kantornya Jl. S. Parman, Tomang, Jakarta Barat, Senin (24/06). Ia mengapresiasi kedatangan rombongan Dewan untuk membahas peningkatan layanan administrasi kependudukan.
Dalam sambutannya Budi selaku tuan rumah menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Komisi A melakukan pendampingan, support dan sinergitas dengan Dinas Dukcapil. “Salah satunya adalah penataan dan penertiban administrasi kependudukan di DKI Jakarta yang mana peranan legislatif sangat membantu kelancarannya,” kata Budi.
Kunjungan kerja Komisi A tidak hanya secara seremonial semata, namun juga perhatian mendalam sebagai pembentuk regulasi, anggaran, dan pengawasan daerah. Paparan dan laporan oleh Kadis Dukcapil mulai dari jumlah pegawai, sarana dan prasarana hingga efektivitas layanan salama ini yang dilakukan oleh petugas di garis terdepan layanan pubik telah menjadi perhatian bagi rekan-rekan Komisi A DPRD DKI Jakarta.
“Layanan publik yang dilakukan oleh Dukcapil hingga saat ini terus bergerak secara dinamis mengikuti trend dan kebutuhan masyarakat sehingga Dukcapil DKI Jakarta menjadi barometer serta rujukan atas kemajuan layanan kependudukan di beberapa daerah di Indonoesia,” jelas Budi.
Ketua Komisi A Mujiono memuji layanan Dukcapil bisa berjalan dengan baik, meski fasilitas gedung dan perlengkapannya sangat terbatas. “Saat ini kekurangan pegawai di lingkungan Dukcapil hingga mencapai 421 lebih, ini tidak boleh lama dibiarkan. Untuk pengadaan CPNS tahun 2025 perlu diakomodir berkoordinasi dengan BKD,” kata Mujiyono yang mendukung rencana penambahan SDM. “Termasuk layanan online saat ini perlu dibuat lebih ringkas,” sambungnya.
Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua memberikan tanggapan bahwa data kependudukan yang dimiliki oleh Dukcapil perlu dimanfaatkan dengan baik. Program dan perencanaan pembangunan saat ini belum memanfaatkan dengan baik atas data base kependudukan. APBD DKI Jakarta sepatutnya hanya untuk pemanfaatan kepada warga Jakarta. “Jangan lagi kita tidak memberikan yang menjadi haknya warga Jakarta. Kami mendukung program Pj Gubernur untuk penertiban KTP sesuai domisili karena dana sosial DKI sebesar 30% jangan sampai salah sasaran dinikmati warga luar Jakarta,” tandasnya. (jo)
Teks foto: Kepala Dinas Dukcapil DKI Budi sedang menyambut kedatangan Komisi A DPRD.
Komentar