JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago secara resmi membuka Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertema, “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK (Disinformasi, Fitnah dan Kebencian) serta Disrupsi Informasi” di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Dalam pengarahannya, Menko Polkam menegaskan pentingnya konsolidasi total seluruh elemen komunikasi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah guna menguasai ruang digital dan membanjirinya dengan narasi tepercaya. Kegiatan komprehensif ini dihadiri secara masif oleh jajaran humas kementerian/lembaga serta humas pemerintah daerah dari seluruh Indonesia sebagai wadah penguatan sinergi nasional.
Menindaklanjuti arahan Menko Polkam, Deputi V Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto menegaskan bahwa Kemenko Polkam berkomitmen penuh memfasilitasi keterhubungan narasi secara menyeluruh dari pusat hingga pelosok daerah.
Eko Dono Indarto menyampaikan, penguatan pertahanan informasi negara tidak cukup hanya bergantung pada regulasi teknis, melainkan bertumpu pada kecepatan, ketepatan, dan transparansi arus informasi dari seluruh perangkat kehumasan instansi pemerintah. Lewat konsolidasi ini, seluruh unit humas diorkestrasi untuk bergerak serentak, responsif, dan terintegrasi demi menjaga stabilitas komunikasi publik.
”Fungsi kehumasan daerah dan kementerian tidak boleh lagi berjalan sepihak atau bersifat komando satu arah. Humas pemerintah dituntut adaptif membaca dinamika perbincangan publik sebagai bahan masukan bagi evaluasi kebijakan nasional, sekaligus mampu memproyeksikan berbagai berita positif dan inspiratif dari daerah ke panggung publik secara luas,” katanya, dalam keterangannya yang didapat POSKOTAONLINE.COM, Selasa (1/9/2026).
“Dengan mekanisme evaluasi berkala dan penetapan rilis terukur, Kemenko Polkam optimistis konsolidasi humas lintas sektor ini mampu membentengi masyarakat dari ancaman disinformasi, hoaks, dan disrupsi informasi secara akurat dan berkelanjutan,” pungkas Eko Dono. (*/aga)
Komentar