JAKARTA — Memasuki abad kedua perjalanan Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong transformasi organisasi agar mampu menjawab perubahan zaman tanpa kehilangan akar tradisi keulamaan. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, tantangan NU ke depan semakin kompleks, mulai dari disrupsi teknologi dan kecerdasan artifisial, perubahan iklim, hingga pergeseran demografi generasi muda.
Menurut Gus Yahya, kebesaran NU harus diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang kuat. Karena itu, konsep Tajdidut Tajdid atau pembaruan atas pembaruan menjadi penting untuk memperkuat tata kelola organisasi. Saat ini, struktur NU mencakup 38 PWNU, 548 PCNU, sekitar 7.000 MWCNU, dan lebih dari 61.000 pengurus ranting. “Kebesaran ukuran organisasi harus diimbangi dengan adaptasi administrasi modern. Digitalisasi dan standarisasi tata kelola adalah jalur mutlak agar NU tetap berdaya guna dan relevan melayani umat di tingkat akar rumput,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Jumat, lalu.
Transformasi itu diwujudkan melalui penguatan sistem digital, antara lain platform Digdaya NU dan layanan AI WhatsApp Chatbot untuk membantu kebutuhan administrasi hingga tingkat cabang dan ranting. Penguatan kelembagaan juga berjalan beriringan dengan kaderisasi. Program PD-PKPNU dan PMKNU disebut telah meluluskan lebih dari 133.000 kader. Di sisi lain, program Nasrus Sanad di Pesantren Tebuireng menjadi upaya menjaga kesinambungan sanad keilmuan dan tradisi ulama agar modernisasi tidak mengikis identitas NU.
Di tingkat global, PBNU juga memperluas peran melalui forum internasional seperti Religion of Twenty (R20) dan ISORA, diplomasi antarnegara, serta aksi kemanusiaan melalui LAZISNU. Namun, Gus Yahya menegaskan kiprah global tersebut tetap harus berpijak pada kepentingan Indonesia. “Tidak bisa kita berpikir tentang NU, kecuali pada saat yang sama kita berpikir dan bertindak tentang Indonesia,” katanya.
Arah transformasi itu akan diperkuat melalui Muktamar ke-35 dengan tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa”. PBNU menyiapkan dua dokumen strategis sebagai fondasi menuju Visi NU 2051, yakni Roadmap 25 Tahun NU dan Piagam Nilai Keulamaan. Selain itu, kemandirian ekonomi melalui NUCONOMIC serta perluasan pemanfaatan teknologi hingga tingkat desa menjadi bagian dari agenda jangka panjang organisasi.
Gus Yahya menilai tantangan berikutnya bukan lagi sekadar membangun program, melainkan memastikan seluruh perubahan tersebut mengakar dan menjadi bagian permanen dari budaya kerja NU. Sistem digital, kaderisasi, tata kelola yang akuntabel, dan kemandirian ekonomi diharapkan mampu bekerja secara berkelanjutan hingga tingkat ranting.
“Tujuan akhir dari transformasi ini adalah menciptakan sistem tata kelola dan kemandirian ekonomi yang bekerja secara otomatis. Dengan begitu, manfaat kehadiran NU sebagai institusi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat ranting di desa-desa,” ujar Gus Yahya. (din/fs)
Komentar