oleh

JOKOWI JANJIKAN PENEGAKAN HUKUM TAK PANDANG BULU

JK-jokowiPOSKOTA.CO – Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menjanjikan penegakan hukum tidak akan pandang bulu jika nanti duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu terpilih menjadi presiden, karena keadilan hukum harus berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto menanggapi putusan hukuman seumur hidup terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di Jakarta, Selasa.

Hasto melihat ada yang kontras ketika hukum ditegakkan pada Akil yang sudah tidak menjabat, tetapi ternyata tak berdaya ketika menyangkut kasus Rasyid Rajasa, putra Hatta Rajasa yang hanya dikenai hukuman percobaan saat terlibat kecelakaan maut di Tol Jagorawi yang merenggut dua korban jiwa.

Ia pun sependapat dengan hukuman berat atas Akil karena sebagai pejabat tinggi negara justru telah merusak nilai demokrasi dan meruntuhkan lembaga MK dengan menerima suap. Namun, publik juga mencatat ketika Rasyid Rajasa menjalani proses hukum pasca-kecelakaan maut.

“Ada ketidakadilan terhadap anak Hatta Rajasa. Banyak perlakuan istimewa yang terjadi. Bahkan hukum menjadi tumpul ke atas ketika kasus menimpa keluarga pejabat negara. Publik paham, sejak awal polisi tidak berani mengungkap identitas Rasyid,” ucap Hasto.

Keberadaan Rasyid juga?jadi pertanyaan banyak pihak setelah kecelakaan itu. Bahkan mobil mewah yang dikemudikan Rasyid saat kecelakaan juga disembunyikan.

Hasto menduga keistimewaan untuk Rasyid itu tak lepas dari posisi Hatta yang kala itu sebagai menteri koordinator perekonomian.

Demikian juga, lanjut Hasto, hukum harus tegak nantinya ketika memang anak Menteri KUKM Syarief Hasan, Riefan Avrian terbukti terlibat dalam kasus yang saat ini membelitnya dan pihak penegak hukum telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi videotron.

“Oleh karena itu, ke depan penegakan hukum tidak hanya bagi pejabat negara yang tidak sedang menjabat, namun juga berlaku umum, termasuk bagi keluarga pejabat negara,” ujar Wakil Sekjen PDIP itu.

Ia pun berharap masyarakat tak salah dalam memilih pemimpin mengingat ada pasangan capres yang mampu menggelontorkan dana kampanye secara besar-besaran karena kedekatan dengan tokoh yang diduga menjadi “pengusaha besar” di industri perminyakan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *