oleh

BAMSOET: GANGGUAN KEAMANAN HARUS DIELEMINIR, BUKAN DISEBAR LUASKAN

Bamsoet
Bamsoet

POSKOTA.CO – Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo (BS) menegaskan, informasi tentang rawan konflik pasca pemilihan presiden sebaiknya tidak dilanjutkan.

Bambang beralasan, karena hal itu sama saja dengan menebar rasa takut. “Kalau pihak berwajib memang memiliki indikasi tentang potensi konflik, semua potensi gangguan keamanan dan ketertiban itu seharusnya dieliminir, bukan disebarluaskan kepada masyarakat,” ungkapnya di Jakarta, Minggu (13/7).

“Kita paham, siapa pun yang dimenangkan oleh pengumuman KPU pada 22 Juli mendatang, yang kalah pasti akan menuding lawannya yang menang melakukan kecurangan,” jelasnya.

Namun, tambahnya, sejauh disalurkan pada mekanisme konstitusi tidak masalah. Yakni mengajukan gugatan ke MK. Namun, kalau dengan pengerahan massa di tingkat akar rumput, ini yang berbahaya.

“Di sinilah penanganan dini aparat dibutuhkan. Mencegah dan melumpuhkan benih-benih konflik horizontal tersebut dari kedua belah pihak. Di sinilah peran intelijen negara dipertaruhkan,” paparnya.

Ada kecenderungan aneh yang terjadi sebelum dan setelah pelaksanaan Pilpres 2014. Presiden dan beberapa pejabat tinggi negara, termasuk Kepala BIN, mengungkap potensi konflik.

Sejauh yang dipahami masyarakat, informasi potensi konflik seharusnya dilokalisir di kalangan intelijen dan pejabat negara yang berkaitan. Bukan disebarluaskan.

Lazimnya, potensi konflik itu langsung direspons atau dieliminasi, sebelum dia benar-benar mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Namun, jelang dan sesudah Pilpres 2014 ini, potensi konflik itu terus menerus disebarluaskan.

Kepala BIN pernah mengatakan, konflik bisa muncul karena ketidakpuasan kubu Calon Presiden (Capres) yang kalah terhadap hasil Pilpres.

Sedangkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui jika persaingan Pilpres 2014 sangat keras dan rawan terjadi konflik.

“Saya mengimbau agar pernyataan tentang rawan konflik tidak dilanjutkan. Bukan hanya menebar rasa takut, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian. Kalau Polri dan TNI memiliki informasi tentang potensi konflik, yang harus dilakukan adalah pencegahan,” pungkas politisi partai Golkar ini. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *