oleh

2 Perwira Polri Terima Setoran Judi Terancam PTDH

iLUSTRASI
iLUSTRASI

POSKOTA.CO – Terima setoran Rp5 miliar dari bandar judi, dua perwira menengah (Pamen) Polda Jawa Barat berpangkat AKBP dan AKP, dibekuk Propam. Keduanya terancam PTDH (pemberhentian dengan tidak hormat).

Kedua perwira itu adalah Kasubdit III Direskrimum Polda Jabar AKBP MB, dan AKP DS yang menjabat Kanit II Subdit III Ditreskrimum Polda Jabar. Suap ini terkait pemblokiran rekening bos judi.

Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Yudhiawan menjelaskan AKP DS menerima uang Rp60 juta di lapangan parkir Polda Jawa Barat. “Uang itu diberikan oleh Al,” jelas Yudhiawan di Mabes Polri, Kamis (4/8).

Uang itu sebagai imbalan atas jasa membuka blokir dua rekening terkait kasus judi online. Sebelumnya ia pernah menerima Rp240 juta dan Rp70 Juta.

“Sejauh ini hanya AKBP MB yang telah kita kenakan penahanan sejak Selasa (12/8) di Rutan Bareskrim sementara AKP DS masih kita periksa. Para penyuap juga kita periksa karena yang disuap dan menyuap adalah tindakan pidana,” tambahnya.

Perkara ini terungkap berdasarkan kerja keras Paminal Polri. Awalnya Paminal menerima info bila penyidik Subdit III Polda Jabar membuka blokir atas nomor rekening yang berisi dana judi pada 17 Juni 2014 diluar prosedur semestinya.

Pada 23 Juli 2014, AKP DS menerima fee dari AI sebesar Rp 60 juta di lapangan parkir di Mapolda Jabar.

“Ini penemerimaan ketiga yang pertama Rp 240 juta dan kedua Rp 70 juta. Dalam peristiwa lainnya, dalam perkara yang sama, AKBP MB menerima Rp 5 miliar dari AD dan T selaku pemilik rekening judi online. Serah terima di rumah tersangka di Kota Wisata pada Juli 2014,” beber Yudhiawan.

Namun Yudhiawan belum mengetahui total uang yang berada di dalam rekening tersebut sehingga bandar judi berani menyuap hingga Rp 5 miliar lebih. Yang jelas total ada 18 rekening yang diblokir dari kasus ini yang berada di dua bank.

“Ditreskrimum Polda Jabar sebagai atasan mereka kita sudah periksa tapi karena baru menjabat, dia mengaku tidak tahu menahu. Kita terus mencari data dan kemungkinan pelaku lainnya,” sambung Yudhiawan.

Atas tindakan pelaku mereka dijerat pasal 11 dan atau pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Korupsi.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Agus Rianto menambahkan jika penindakan kasus ini adalah bukti Polri tidak menolelir pelanggaran oleh internalnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *