oleh

PW GPA Sumut Tolak Keras Pancasila ‘Dibredel’ Menjadi Trisila

POSKOTA.CO – Pengurus Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap perkembangan kondisi kebangsaan dan kenegaraan yang semakin mengkhawatirkan dengan adanya gejala infiltrasi masif ideologi komunisme, leninisme, marxisme dan paham paham yang bertentangan dengan Pancasila ke dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melalui pengajuan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila).

Kondisi ini sungguh sangat memperihatinkan dan di luar nalar dan akal sehat kita sebagai anak bangsa. Sama-sama kita mengetahui faham komunis yang juga anti Tuhan telah nyata nyata pernah membuat kegaduhan dan merongrong kedaulatan negara.

Sejarah kelam Partai Komunis Indonesia (PKI) telah sama-sama kita ketahui , bagaimana PKI dengan keganasannya membuat kekacauan di Indonesia. Bukti-bukti tersebut sudah cukup untuk menjadi pelajaran bagi bangsa kita saat ini.

Gerakan Pemuda Al Washliyah Sumatera Utara sebagai Organisasi Kepemudaan Islam yang lahir sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 11 Januari 1941 turut serta berjuang mengorbankan nyawa, harta dan benda untuk kemerdekaan Indonesia dan sudah sejak lama kader kader GPA berada di garda terdepan menghempang dan melawan kelompok kelompok yang menganut paham-paham yang bertentangan dgn pancasila. Paham komunis harus diwaspadai karena merupakan bahaya laten yang bisa bangkit kapan saja.

Menyikapi kondisi kebangsaan ditengah pandemi Covid-19 saat ini, Gerakan Pemuda Al Washliyah Sumut mendesak Pemerintah dan DPR-RI untuk tidak bermain main dalam mengelola negara.

RUU HIP dilakukan dengan cara kejar tayang dan diam-diam tanpa melalui prosedur yang dibenarkan dan tanpa pembahasan yang mendalam ingin mengubah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam hierarki perundang-undangan Indonesia serta merobah Pancasila menjadi Trisila membuktikan ada oknum oknum di DPR RI yang menginginkan ideologi Komunisme, Leninisme, Marxisme dan paham paham yang bertentangan dengan Pancasila untuk masuk dan hidup kembali ke dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Tidak dicantumkannya Tap No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan tentang penyebaran paham komunisme, Leninisme, dan, Marxisme mengindikasikan DPR sebagai lembaga wakil rakyat ingin membuat polemik ditengah tengah masyarakat.

Demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI Dengan ini PW GPA Sumut menolak dengan keras usulan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila).

Lebih baik DPR Dimasa pandemi covid-19 ini lebih serius bekerja memperjuangkan kesejahteraan, keamanan dan keadilan bagi rakyat, seperti menurunkan harga minyak, menurunkan harga listrik, menurunkan harga sembako,, menjamin keadilan hukum bagi masyarakat, menciptakan iklim yang kondusif untuk dunia usaha, ketersediaan lapangan Pekerjaan dan memperjuangkan Pelayanan pendidikan dan Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk rakyat

Zulham Efendi Siregar
Ketua PW Gerakan Pemuda Al Washliyah
Sumatera Utara

Adnan Rasyid
Sekretaris PW GPA Sumut

M. Hasan Pulungan
Bendahara PW GPA Sumut

(sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.