JAKARTA – Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 yang digelar DPP PDI Perjuangan di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026), tak hanya diwarnai semangat kebangsaan. Dalam momentum tersebut, PDIP juga melontarkan kritik keras terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Upacara pengibaran Bendera Merah Putih berlangsung khidmat dan diikuti anggota DPRD Fraksi PDIP dari berbagai daerah, pengurus DPC dan PAC se-DKI Jakarta, serta Satgas PDIP. Seluruh peserta tampak mengenakan seragam merah dan berbaris rapi mengikuti jalannya upacara.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi diawali dengan mengheningkan cipta, pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila, hingga doa bersama.
Sejumlah tokoh senior PDIP hadir langsung, di antaranya Ganjar Pranowo, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Ribka Tjiptaning, Charles Honoris, Deddy Sitorus, Yasonna Laoly, hingga Bintang Puspayoga. Sementara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam amanatnya, Hasto menyampaikan pesan Megawati sekaligus menyoroti berbagai persoalan ekonomi yang tengah dihadapi bangsa. Menurutnya, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh sekadar menjadi seremoni tahunan. “Defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang,” tegas Hasto di hadapan kader banteng.
Ia juga menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal adanya persoalan struktural dalam perekonomian nasional. “Terlebih dengan pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan,” ujarnya.
Hasto menilai usulan rekonsolidasi fiskal yang selama ini didorong PDIP melalui konsep Fiscal Resilience atau Ketahanan Fiskal belum dijalankan secara optimal. Sebaliknya, belanja negara masih banyak diarahkan pada program-program populis yang sarat kepentingan elektoral.
Menurut dia, dampaknya kini mulai dirasakan masyarakat secara langsung. Harga kebutuhan pokok terus naik, lapangan kerja semakin sulit dicari, angka kemiskinan belum terkendali, dan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat. “Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan,” katanya.
Hasto menegaskan, rekonsolidasi fiskal bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan anggaran negara, melainkan menyangkut keberpihakan terhadap rakyat kecil sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. “Rekonsolidasi fiskal yang kami usulkan bukan sekadar teknis, tapi soal keberpihakan pada rakyat, bukan pada ambisi kekuasaan,” tandasnya.
Rangkaian upacara ditutup dengan penampilan Marching Band Red Bull PDIP binaan Ketua DPP Bidang Kebudayaan Rano Karno. Di penghujung amanatnya, Hasto kembali menyampaikan pesan Megawati kepada seluruh kader.
“Jadilah banteng-banteng sejati yang membela setiap rakyat yang tertindas di seluruh lapisan Indonesia kita,” pungkasnya. (din/fs)
Komentar