JAKARTA – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa resistansi antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) bukan lagi sekadar ancaman kesehatan di masa depan, melainkan telah menjadi persoalan nyata yang membutuhkan penanganan serius, terpadu, dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Dante saat membuka Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Resistansi Antimikroba (AMR) 2026 yang diselenggarakan bersama ReAct Asia Pacific di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Dante, resistansi antimikroba merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang berkembang secara perlahan dan tidak selalu terlihat melalui kejadian wabah besar. Ancaman tersebut dapat muncul dari berbagai sektor, mulai dari rumah sakit, peternakan, pertanian, sumber air, hingga lingkungan masyarakat.
Ia menjelaskan, salah satu faktor utama yang mempercepat terjadinya resistansi antimikroba adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau misuse. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai indikasi dapat menyebabkan mikroorganisme menjadi kebal terhadap obat sehingga pengobatan infeksi semakin sulit dilakukan. “Resistansi antibiotik itu berkaitan dengan banyak sekali misuse atau penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Melalui konferensi ini, kita melakukan evaluasi bersama bagaimana antibiotik digunakan secara tepat pada pasien,” ujar Dante.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua penyakit membutuhkan antibiotik. Salah satu contohnya adalah demam yang sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus, sehingga tidak memerlukan pengobatan menggunakan antibiotik. “Tidak perlu semua pasien menggunakan antibiotik. Misalnya demam, penyebabnya bukan selalu bakteri. Antibiotik hanya digunakan apabila infeksinya disebabkan oleh bakteri. Padahal, sebagian besar kasus demam disebabkan oleh virus dan tidak memerlukan antibiotik,” jelasnya.
Indonesia Perkuat Regulasi dan Pengawasan Penggunaan Antibiotik
Dalam upaya mengendalikan resistansi antimikroba, Kementerian Kesehatan terus memperkuat tata kelola penggunaan antibiotik melalui penyusunan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK).
Dante menjelaskan, pengaturan penggunaan antibiotik dalam praktik klinis merupakan bagian dari kewenangan Kementerian Kesehatan melalui pedoman pelayanan medis. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan dalam aspek regulasi obat, termasuk persetujuan penggunaan dan indikasi antibiotik.
Pedoman nasional tersebut kemudian diturunkan menjadi Panduan Praktik Klinis (PPK) di setiap rumah sakit agar penerapan penggunaan antibiotik dapat dilakukan secara konsisten sesuai kebutuhan medis pasien.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mendorong rumah sakit untuk melakukan pemetaan pola kuman atau mikroorganisme penyebab infeksi sebagai dasar penentuan terapi antibiotik yang tepat. Pemetaan tersebut menjadi bagian dari persyaratan akreditasi rumah sakit sehingga fasilitas pelayanan kesehatan memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan penggunaan antibiotik berdasarkan kondisi infeksi dan pola resistansi yang ditemukan.
Dante menyebutkan, hingga saat ini terdapat sekitar 147 ribu kematian yang berkaitan dengan penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan tenaga medis terhadap pedoman penggunaan antibiotik menjadi langkah penting untuk menekan dampak AMR.
AMR Menjadi Ancaman Kesehatan Global
Berdasarkan data global tahun 2021, resistansi antimikroba secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian di seluruh dunia dan berkaitan dengan sekitar 4,71 juta kematian lainnya. Dampak AMR dapat dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk bayi baru lahir yang mengalami sepsis, ibu pascapersalinan, petani, hingga kelompok lanjut usia.
Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal, menyampaikan bahwa AMR merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar di dunia. Ia menyebutkan bahwa sekitar 1,4 juta orang meninggal akibat AMR setiap tahun, dengan sebagian besar beban permasalahan berada di kawasan Asia Pasifik.
Ia mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong kerja sama regional untuk menghadapi ancaman resistansi antimikroba. Menurutnya, persoalan utama pengendalian AMR saat ini bukan hanya terletak pada komitmen yang telah disepakati negara-negara, melainkan bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
Masih terdapat kesenjangan antara deklarasi kebijakan dengan implementasi, termasuk kesesuaian antara perencanaan dan anggaran, penerapan pedoman klinis, serta praktik peresepan antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kami sangat berterima kasih kepada Indonesia dan Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante yang telah mengambil kepemimpinan. Ini menjadi contoh bagaimana kepemimpinan pemerintah dan negara dapat mendorong upaya bersama dalam menghadapi AMR,” ungkap Dr. Lal.
Indonesia Targetkan 80 Persen Rumah Sakit Jalankan Program Pengendalian AMR
Sebagai bentuk keseriusan menghadapi ancaman tersebut, Indonesia telah menetapkan pengendalian resistansi antimikroba dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025–2029. Melalui strategi tersebut, pemerintah menargetkan pada 2029 sebanyak 80 persen rumah sakit telah menjalankan Program Pengendalian AMR.
Selain itu, sebanyak 60 persen rumah sakit pemerintah ditargetkan mematuhi standar peresepan antibiotik sistemik secara empiris. Target tersebut diharapkan dapat memperkuat penggunaan antibiotik yang rasional, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta mengurangi risiko berkembangnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan.
Dante menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian AMR harus dapat diukur melalui capaian nyata, bukan hanya melalui rencana dan kesepakatan kebijakan. “Saat kita bertemu lagi nanti di tahun 2029, mari kita pastikan kita datang tidak hanya dengan rencana, namun membawa bukti dan hasil yang nyata,” tegasnya.
Konferensi Regional Libatkan 28 Negara
Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Resistansi Antimikroba 2026 yang berlangsung pada 9–10 November 2026 di Jakarta diikuti sekitar 90 delegasi dari 28 negara. Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi bagi pemerintah, organisasi internasional, akademisi, tenaga kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah pengendalian AMR di kawasan Asia Pasifik.
Terdapat tujuh pokok bahasan utama yang menjadi fokus pembahasan dalam konferensi tersebut. Di antaranya percepatan implementasi Deklarasi Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2024, jaminan akses terhadap antibiotik esensial, serta penerapan pendekatan One Health.
Pendekatan One Health menekankan pentingnya keterkaitan antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Hal ini karena penyebaran mikroorganisme resisten tidak hanya terjadi di fasilitas kesehatan, tetapi juga dapat berkembang melalui sektor peternakan, pertanian, pangan, dan lingkungan.
Selain itu, konferensi membahas penguatan antimicrobial stewardship, yaitu tata kelola penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab agar obat diberikan sesuai indikasi, dosis, serta kebutuhan medis pasien.
Seluruh hasil pembahasan akan dirangkum dalam dokumen Multi-Stakeholder Recommendations Brief. Dokumen tersebut akan menjadi rekomendasi bersama lintas pemangku kepentingan sekaligus bahan evaluasi menjelang pertemuan PBB pada 2029.
Kolaborasi Lintas Negara Jadi Kunci Pengendalian AMR
Menutup rangkaian pembahasan, Dr. S.S. Lal kembali menekankan bahwa resistansi antimikroba merupakan ancaman lintas batas yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara maupun satu kementerian saja.
Menurutnya, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, lingkungan, serta organisasi internasional untuk memastikan setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif. “Resistansi antimikroba tidak mengenal batas negara maupun kewenangan satu kementerian. Bakteri dan mikroorganisme lainnya tidak akan menunggu kita, jangan sampai kita yang justru saling menunggu,” tegasnya.
Melalui penyelenggaraan Konferensi Regional Asia Pasifik tentang AMR 2026, Indonesia berharap komitmen negara-negara di kawasan dapat semakin diperkuat menjadi langkah konkret dalam mengendalikan penggunaan antibiotik, mencegah penyebaran mikroorganisme resisten, serta menjaga efektivitas pengobatan bagi generasi mendatang.
Pengendalian AMR bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan antibiotik tanpa indikasi dan resep yang tepat. Dengan demikian, penggunaan antibiotik secara bijak menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keberhasilan pengobatan dan melindungi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. (in)
Komentar