JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan resmi delegasi Pemerintah Prefektur Miyazaki, Jepang, di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi penempatan pekerja migran Indonesia terampil, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di wilayah Miyazaki.
Delegasi Jepang dipimpin langsung Gubernur Prefektur Miyazaki, Kohno Shunji, didampingi Wakil Ketua DPRD Miyazaki Mr. Yamashita Kotobuki dan Ketua Federasi Kamar Dagang dan Industri Miyazaki Mr. Mera Mitsunori. Pertemuan itu juga dihadiri secara daring perwakilan KBRI Tokyo dan Direktorat Asia Timur Kementerian Luar Negeri. Sementara Menteri Mukhtarudin didampingi para pejabat eselon Kementerian P2MI.
Dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin menegaskan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian P2MI menjadi otoritas tunggal yang fokus pada peningkatan pelindungan pekerja migran dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pelindungan dilakukan sejak sebelum penempatan, selama bekerja, hingga setelah pekerja migran kembali ke Indonesia.
Mukhtarudin juga menyebut, Indonesia memiliki modal besar berupa bonus demografi. Pada 2025 jumlah usia produktif mencapai 183 juta jiwa dan diprediksi meningkat menjadi 207 juta jiwa pada periode berikutnya. “Untuk mendukung hal itu, pemerintah bersama 12 kementerian/lembaga serta perguruan tinggi tengah menyiapkan ekosistem pendidikan dan pelatihan guna mencetak tenaga kerja berstandar global,” katanya, dalam keterangan yang didapat media ini, Selasa (12/5/2026).
Ia menyambut baik peluang kerja di Prefektur Miyazaki yang membutuhkan ribuan tenaga kerja di sektor manufaktur, pertanian, kesehatan atau caregiver, hingga hospitality. Berdasarkan data Sisko-P2MI, sejak Januari 2025 hingga 8 Mei 2026 tercatat 30.835 pekerja migran Indonesia telah ditempatkan di Jepang, dengan 105 orang di antaranya bekerja di Prefektur Miyazaki.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak tengah menyusun nota kesepahaman atau MoU yang mencakup promosi pendidikan bahasa dan budaya Jepang, pendirian pusat konsultasi dan sistem berbagi informasi, hingga pemantauan dan evaluasi kerja sama secara berkala. Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan 500 ribu pekerja terampil melalui program upskilling yang dijalankan pada 2026-2029.
Mukhtarudin berharap kerja sama dengan Prefektur Miyazaki dapat menjadi role model bagi kerja sama ketenagakerjaan dengan prefektur lain di Jepang. “Sinergi tersebut penting untuk memperkuat hubungan ketenagakerjaan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi global pekerja migran Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kohno Shunji mengaku terkesan dengan perkembangan ekonomi dan besarnya potensi SDM Indonesia. Ia menjelaskan Miyazaki saat ini menghadapi penurunan populasi yang berdampak pada berkurangnya tenaga kerja di berbagai sektor. “Dengan populasi sekitar 1 juta jiwa dan 10 ribu warga asing, termasuk 3 ribu warga negara Indonesia, berharap lebih banyak tenaga kerja Indonesia dapat bekerja di Miyazaki,” ujarnya.
Kohno pun menyambut baik rencana penandatanganan MoU yang dinilai menjadi langkah penting mempererat hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang. (*/din)
Komentar