JOMBANG — Pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8) pukul 15.00 WIB, diwarnai isu pengunduran diri Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nama Nasaruddin Umar belakangan disebut-sebut masuk bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang pemilihannya dijadwalkan berlangsung Sabtu (29/8).
Isu tersebut beredar luas di media sosial dan grup perpesanan dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Agama langsung merespons dengan bantahan tegas. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar menegaskan kabar tersebut hoaks dan memastikan Nasaruddin Umar masih menjalankan tugas sebagai Menteri Agama.
“Itu hoaks. Tidak benar Prof Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama,” tegas Thobib dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (26/8). Ia juga memastikan tidak ada pembicaraan terkait hal tersebut dengan pihak Istana.
Isu ini mencuat di tengah dinamika bursa calon Ketua Umum PBNU yang memanas. Nama Nasaruddin Umar sempat disebut Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai salah satu tokoh yang berpeluang maju. “Di antaranya ada Kiai Zulfa Mustofa, ada Gus Yusuf Chudlori, ada Gus Salam Shohib, ada juga Gus Kikin, Ketua PWNU Jawa Timur, dan ada juga Prof Nasaruddin Umar,” kata Gus Ipul di Jakarta, Juli lalu.
Dari deretan nama tersebut, baru sebagian yang telah menerima mandat resmi pengurus wilayah. Gus Kikin, misalnya, telah resmi ditugaskan PWNU Jawa Timur beserta PCNU se-Jawa Timur. Adapun nama Prof Nasaruddin Umar sejauh ini belum terlihat memperoleh penugasan resmi dari wilayah mana pun.
Namun, status Nasaruddin Umar sebagai anggota kabinet dinilai terbentur aturan organisasi. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya menegaskan ketua umum PBNU tidak boleh merangkap jabatan. Aturan itu merupakan hasil kesepakatan Muktamar Lampung dan mengikat seluruh kepengurusan; keberlakuannya pada Muktamar ke-35 hanya dapat diubah oleh muktamirin. Sejumlah pengamat menilai, kultur NU selama ini tidak lazim mengubah aturan organisasi demi kepentingan figur tertentu — sehingga ruang bagi Nasaruddin Umar untuk memimpin PBNU sambil tetap menjabat sebagai menteri dinilai sempit.
Persoalan rangkap jabatan ini pun menjadi pertanyaan publik yang mengiringi pembukaan Muktamar: sejauh mana seorang pejabat negara dapat mengemban dua amanah besar sekaligus, dan bagaimana menjaga netralitas pelayanan keagamaan negara ketika menterinya tengah berkampanye memimpin ormas terbesar. Sejumlah kalangan menilai, terlepas dari benar atau tidaknya isu yang beredar, fokus utama seorang Menteri Agama seharusnya tetap pada tugas negara — sementara NU sebagai jam’iyah terbesar tidak kekurangan kader berkualitas yang siap memimpin.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Muktamar ke-35 NU di Lapangan Untung Suropati, Tambakberas. Menurut Gus Ipul, Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada muktamirin untuk menjalankan musyawarah sesuai tradisi NU, tanpa campur tangan pihak luar. Keputusan atas seluruh dinamika — termasuk soal aturan rangkap jabatan — sepenuhnya berada di tangan muktamirin.
Komentar