oleh

Maklumat Adi Warman: GNPK Seluruh Indonesia Wajib Buka Posko Pantau Dana Covid-19

POSKOTA.CO – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional DPN Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Adi warman memerintahkan agar semua jajaran pengurus GNPK seluruh Indonesia agar membuka Posko Pantau Dana Covid-19 yang digelontorkan pemerintah.

“Tolong buka posko pantau Provinsi Jawa Tengah, diseragamkan saja namanya se Indonesia mulai dari nasional, provinsi, kabupaten dan kota,” ujar Adi Warman yang juga wakil ketua umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Menurut Adi yang juga ketua kelompok ahli hukum Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) itu meminta seluruh aktivitas pergerakan pemantauan dana Covid-19 di seluruh kabupaten dan kota se Jawa Tengah didokumentasikan dan dilaporkan ke GNPK Pusat. Nanti difoto dan lapor giatnya juga,” tandas Adi yang juga ketua tim koordinator Dewan Pertimbangan Presiden.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) GNPK Jawa Tengah HR Mastur Darori telah menyiapkan 100 anggota satuan tugasnya untuk turut membantu pemantauan dana penanganan Covid-19 yang didanai pemerintah di Jawa Tengah.

“Kami sudah menyiapkan ratusan satgas untuk memantau dana Covid-19 di kabupaten/kota se Jawa Tengah,” kata mantan anggota BAIS, Kamis(30/4/2020).

Dana Covid-19, menurut pengusaha asal Kendal itu, ya dipantau terus penggunaannya agar tidak dikorupsi. Di samping itu kita juga menggelar bakti sosial bagi-bagi masker, sembako dan penyemprotan disinfektan untuk masyarakat.

“Yang paling penting itu melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas penggunaan dana Covid-19 di Jawa Tengah. Kita pantau dana Covid-19 dari pusat, APBD Provinsi Jateng, APBD kabupaten/kota se Jateng, dana dari donatur serta realokasi instansi daerah sampai desa yang dibolehkan untuk penanganan Covid-19, karena kalau tidak dipantau pelaksanaanya bisa tumpang-tindih dan rawan dikorupsi,” tandas Mastur, belum lama ini di Markas DPP GNPK Jalan HOS Cokroaminoto Semarang.

Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana Covid-19 sebesar Rp405 triliun. Maka Ketua Umum DPN GNPK telah mengeluarkan maklumatnya agar jajaran GNPK di daerah turut memantaunya, yang dilanjutkan dengan perintah buka Posko Pantau Dana Covid-19 guna mengetahui persis dana tersebut tidak dikorupsi dan bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk rakyat.

“Ingat pidana mati bagi penyeleweng dana Covid-19 berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,” pungkas Adi Warman dalam kampanye pantau dana Covid-19. (pwo jateng)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *