oleh

Kementerian PUPR Akan Wajibkan BUJT Bangun Jalan Tol Berkarakter

POSKOTA.CO-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan  mewajibkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) membangun tol dengan konsep berkarakter dan berkelanjutan. Kewajiban tersebut  akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) yang merupakan perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

“Rancangan PP (RPP) terkait  hal itu sedang dibahas ditingkat internal. Hingga saat ini sudah beberapa kali dilakukan pembahasan untuk segera memfinalisasi aturan itu. Targetnya tol berkarakter dan berkelanjutan ini bisa teralisasi pada tahun 2024 secara keseluruhan,” kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Soedhirman, dalam acara Media Gathering Forum Wartawan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahn Rakyat (Forwapu) di Hotel Aria Gajayan, Malang, Jawa Timur, (Kamis 08/04/21).

Menurut Soedhirman, garis besar dari PP yang akan diterbitkan itu,  pengelola jalan tol nantinya diharuskan membangun  dengan disertai karakter atau ciri khas tertentu yang menyesuaikan wilayah yang dilewati  jalan tol. BUJT juga perlu bersinergi dengan pelaku usaha lokal atau stakeholder terkait di wilayah tersebut untuk menentukan konsep apa yang akan diusung dalam pembangunan tol.

Untuk lima tahun kedepan diharapkan setiap ruas tol dan rest area memiliki karakteristik yang khas misalnya rest area energi terbarukan, rest area kuliner khas lokal seperti di Madiun, rest area tol bunga lestari atau pohon langka nusantara dan lainnya.

Selain itu, BUJT diharuskan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan infrastruktur berkelanjutan agar imbasnya pada lingkungan bisa diminimalisir. Dengan adanya aturan ini diharapkan bisa ada kepastian kepatuhan dari BUJT untuk memberikan layanan standar pelayanan minimal (SPM) di ruas tol atau rest area dilakukan dengan baik. Setiap rest area akan diwajibkan ada sistem pengelolaan sampah yang baik, pemberdayaan ekonomi melalui branding UMKM sebesar 70 persen. Kemudian promosi seni dan wisata lokal.

Menurut Soedhirman, ketentuan baru ini mutlak diperlukan sebagai bentuk  tanggung jawab pemerintah dan dunia usaha yang bergerak di bidang infrastruktur tol untuk memastikan terjaganya lingkungan dan terangkatnya perekonomian lokal yang dilalui jalan tol. Menurutnya aturan baru ini akan segera diterbitkan dalam waktu dekat.

Peraturan itu sendiri menurutnya perlu dipertajam agar  BUJT mau menaatinya. Saat ini aturan terkait  kriteria jalan tol sedang dirapikan agar segera bisa diterapkan. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *