oleh

Kemensos Gelar Rakor Upaya Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

POSKOTA.CO – Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar Rapat Koordinasi dalam Upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas berlangsung di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta pada Selasa (5/4/2022) hingga Rabu (6/4/2022).

Sekjen Kemensos RI Harry Hikmat mengungkapkan, rakor ini menjadi sangat strategis mengingat adanya berbagai agenda internasional yang akan digelar di Indonesia yaitu Indonesia akan menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri Anggota Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UN-ESCAP) dalam Rangka Imlementasi Dasa Warsa Penyandang Disabilitas 2013-2022 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus/September 2022. Selain itu, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah pertemuan Dialog Interaktif Pemerintah RI dengan Komite UN-CRPD dalam Rangka Pelaporan Implementasi CRPD yang akan diselenggarakan pada Oktober 2022.

“Dua pertemuan internasional tersebut jelas membutuhkan komitmen pemerintah Indonesia dan sudah tentu juga dengan elemen masyarakat yang sekarang terwakili dari organisasi penyandang disabilitas dan pertama kali dalam rakor ini juga dihadiri oleh Komisi Nasional Disabilitas yang baru terbentuk dan sekarang saya ajak Bu Dante ikut serta bersama tim,” ujar Sekjen Kemensos, melalui keterangan tertulis yang diterima POSKOTA.CO, Selasa (5/4/2022).

Lebih lanjut Harry Hikmat mengatakan, Kementerian Sosial sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi menindaklanjuti ratifikasi tersebut yakni membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional yaitu Tim Koordinasi Nasional Upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 129. Selain itu, Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang bertujuan mewujudkan sinergi, harmonisasi dan efektivitas pembangunan nasional dan daerah terkait upaya penghormatan, perlindungan dan upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

“Upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara sebagai pelaksanaan mandat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain,” tutup Harry Hikmat. (*/miv)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.