JAKARTA – Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei nasional mengenai Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Presiden Prabowo Subianto pada Semester Pertama Tahun 2026.
Survei ini dilakukan untuk memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dalam enam bulan pertama tahun 2026, khususnya pada aspek penegakan hukum, stabilitas ekonomi nasional, kondisi politik, komunikasi publik Presiden, serta pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Hasil survei menunjukkan bahwa 81,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sementara 11,2 persen menyatakan tidak puas dan 7,3 persen tidak memberikan jawaban.
Direktur Eksekutif IDM, Dedy Rohman, mengatakan tingginya tingkat kepuasan publik menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. “Publik melihat adanya komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, serta menjalankan program prioritas yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat,” ujar Dedy Rohman di Jakarta, Kamis (30/7).
Salah satu faktor yang paling memengaruhi tingkat kepuasan publik adalah langkah pemerintah dalam penegakan hukum terhadap dugaan korupsi pada program-program prioritas pemerintah.
Sebanyak 86,7 persen responden menyatakan puas terhadap langkah tersebut, sedangkan 10,6 persen menyatakan belum puas dan 2,7 persen tidak memberikan jawaban.
Program yang menjadi perhatian responden antara lain:
– Makan Bergizi Gratis (MBG)
– Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
– Sekolah Rakyat
– Bantuan Sosial (Bansos)
Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, sebanyak 65,3 persen responden menilai Presiden berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara 19,8 persen menyatakan belum puas, sedangkan 14,9 persen tidak memberikan jawaban.
Ketika diminta menggambarkan kondisi ekonomi yang mereka rasakan saat ini, responden menjawab:
– Baik/sangat baik : 10,1%
– Biasa saja : 61,4%
– Buruk/sangat buruk : 27,2%
– Tidak menjawab : 1,3%
Mayoritas masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional relatif stabil, meskipun sebagian responden masih merasakan tekanan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.
Persepsi terhadap kondisi politik nasional saat ini:
– Baik/sangat baik : 35,1%
– Sedang/stabil : 36,8%
– Buruk/sangat buruk : 24,6%
– Tidak menjawab : 3,5%
Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memandang kondisi politik nasional masih berada dalam situasi yang relatif kondusif.
Survei juga mengukur persepsi masyarakat terhadap pola komunikasi Presiden kepada publik.
Hasilnya:
– Menyukai : 75,3%
– Tidak menyukai : 14,8%
– Tidak menjawab : 9,9%
Meski memperoleh penilaian positif, komunikasi publik Presiden masih menjadi salah satu aspek yang dinilai dapat terus diperkuat.
Penilaian terhadap Program Prioritas Presiden yakni program Sekolah Rakyat memperoleh tingkat penerimaan tertinggi.
– Setuju : 85,6%
– Tidak setuju : 11,8%
– Tidak menjawab : 2,6%
Bantuan Sosial:
– Setuju : 81,2%
– Tidak setuju : 15,6%
– Tidak menjawab : 3,2%
Makan Bergizi Gratis (MBG):
– Setuju : 68,4%
– Tidak setuju : 29,1%
– Tidak menjawab : 2,5%
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP):
– Setuju : 53,5%
– Tidak setuju : 32,8%
– Tidak menjawab : 13,7%
Menurut IDM, program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat cenderung memperoleh tingkat dukungan yang lebih tinggi dibandingkan program yang masih berada pada tahap awal implementasi.
Indonesia Development Monitoring menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Semester Pertama Tahun 2026 berada pada level yang tinggi, yaitu 81,5 persen. Kepuasan tersebut terutama dipengaruhi oleh:
1. Kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
2. Penilaian positif terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.
3. Dukungan masyarakat terhadap program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
4. Persepsi bahwa kondisi politik nasional masih relatif stabil.
Di sisi lain, hasil survei juga menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah masih menjadi aspek yang perlu terus diperkuat agar penyampaian kebijakan semakin efektif dan mudah dipahami masyarakat.
Waktu pelaksanaan: 11–20 Juli 2026. Jumlah responden: 1.640 orang. Cakupan wilayah seluruh provinsi di Indonesia, menggunakan Multistage Random Sampling. Metode pengumpulan data lewat wawancara tatap muka (face-to-face interview) dengan verifikasi digital. Margin of Error: ±2,37% dengan Tingkat Kepercayaan: 95%. (jo)
Komentar