oleh

Cashflow DJS Kesehatan 2020 Surplus, Kepuasan terhadap Program JKN Meningkat

POSKOTA.CO-Pemerintah dan  BPJS  Kesehatan telah  berupaya  memastikan kecukupan pembiayaan  Program  JKN-KIS.  Hal  ini  dilakukan  agar melalui  program  ini  masyarakat  tidak terhambat  dalam  mengakses  layanan  kesehatan.

“Sampai  akhir  tahun  2020,  pendanaan Program JKN KIS   terhitung  cukup  bahkan cashflow/arus  Kas  DJS  Kesehatan mulaisurplus  dan  kondisi keuangan berangsur sehat,” kata Direktur  Utama  BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Direktur  Utama  BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Menurut Fachmi, kondisi  keuangan  Dana Jaminan Sosial (DJS)   Kesehatan  yang  berangsur  sehat  ini  ditunjukkan dengan  kemampuan BPJS  Kesehatan  dalam  membayar  seluruh  tagihan  pelayanan  kesehatan  secara  tepat  waktu kepada  seluruh  fasilitas  kesehatan/ Termasuk  juga  penyelesaian  pembayaran  atas  tagihan  tahun 2019.

Data unaudited mencatat,   setelah   dilakukan   pembayaran   kepada   seluruh   fasilitas kesehatan,    posisi  per  31  Desember  2020,  DJS  Kesehatan  memiliki  saldo  kas  dan  setara  kas sebesar  Rp18,7  Triliun.  Selain  itu  dengan  tata  kelola  yang  andal, Program  JKN-KIS diharapkan pada  tahun  2021 mulai  dapat  membentuk  dana  cadangan  teknis  untuk  memenuhi  persyaratan tingkat  kesehatan  keuangan  DJS  Kesehatan  sesuai  regulasi.

Untuk memprediksi kondisi DJS Kesehatan ke depan, terlebih  di  masa  pandemi  Covid-19 akan  terus  memantau kondisi cashflow tersebut.  Namun kondisi cashflow DJS Kesehatan yang berangsur sehat ini menjadi hal yang  positif  untuk  keberlangsungan  Program  JKN-KIS  ke  depan.

Tongkat  estafet  ini diharapkan dapat meringankan beban Direksi BPJS Kesehatan di masa mendatang. Cashflow DJS  Kesehatan  yang  cukup  ini,  tentu  juga  akan  berimbas  pada  peningkatan  kualitas layanan.   BPJS   Kesehatandan   pemangku   kepentingan   terus   melakukan   monitoring   atas pemberian   layanan   kepada   peserta.

Fasilitas   kesehatan   diharapkan   konsisten   memberikan layanan  yang  berkualitas  dan  tidak  melakukan  tindakan  penyimpangan  yang  berdampak  pada pembiayaan program jaminan kesehatan menjadi tidak efektif dan efisien.

“Di tahun 2020, angka kepuasan peserta dan fasilitas kesehatan Program JKN-KIS naik dibanding tahun  sebelumnya.  Untuk  angka  kepuasan  peserta,  tahun  2019  memperoleh  angka  80,1%  di tahun  2020  naik  menjadi  81,5%.  Sedangkan  untuk  kepuasan  fasilitas  kesehatan meningkat menjadi 81,3% di tahun 2020 dari angka 79,1% di tahun 2019,” ujar Fachmi.

Ia juga mengimbau Peserta JKN-KIS juga diharapkan secara aktif memberikan feedback (umpan balik)  atas  layanan  yang  diberikan  oleh  faskes  dalam  rangka  perbaikan  dan  komitmen  layanan yang diberikan. Serta tetap rutin membayar iuran dan menaati prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan, sebagai wujud dukungan atas keberlangsungan Program JKN-KIS.

“Kami sangat berterimakasih dan  mengapresiasi  masyarakat  khususnya  peserta  JKN-KIS  yang rutin  membayar  iuran.  Terima  kasih  juga  kepada  fasilitas  kesehatan,  kementerian  dan  lembaga terkait,  Pemerintah  Daerah  serta  DPR  RI  yang  turut  mengawal  dan  berkontribusi  dalam  upaya keberlangsungan Program JKN-KIS,” ujar Fachmi.

Fachmi menambahkan, saat ini masih perlu adanya upaya bersama juga untuk memenuhi amanat Peraturan   Pemerintah   Nomor 53 Tahun 2018 tentang   Perubahan Kedua Atas   Peraturan Pemerintah  Nomor  87  Tahun 2013  tentang  Pengelolaan Aset Jaminan  Sosial  Kesehatan.  Dalam pasal 37 disebutkan  kesehatan  keuangan  aset  DJS  Kesehatan  diukur  berdasarkan  aset  bersih DJS  Kesehatan  dengan  ketentuan  yaitu  paling  sedikit  harus  mencukupi  estimasi  pembayaran klaim  untuk  1,5  bulan  ke  depan;  dan  paling  banyak  sebesar  estimasi  pembayaran  klaim  untuk  6 bulan ke depan.

“Aset  neto  yang  sehat  ini  dihitung,  jika  dalam  istilah  asuransi  bisa  dikatakan  sebagai  modal minimum atau Risk Based Capital (RBC) dari DJS Kesehatan untuk mengelola Program JKN-KIS. Tentu  upaya  penyehatan  DJS  Kesehatan  ini  terus  diupayakan  Pemerintah  untuk  memastikan pelayanan kesehatan bagi peserta tetap optimal,” ujar Fachmi. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *