JAKARTA -Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, mendorong sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam transformasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan agar tepat guna sasaran.
Menpora Erick menegaskan keselarasan program menjadi hal penting agar kebijakan yang dirancang pemerintah dapat terlaksanakan secara efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Erick dalam “Forum Nasional: Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan”, yang berlangsung di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menpora Erick, menyoroti perlunya koordinasi yang lebih terarah antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk menentukan program prioritas serta kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Menpora Erick menilai program yang dirancang secara terpisah berisiko tidak memiliki tujuan yang selaras. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu membangun kesepahaman agar pelaksanaan kebijakan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Tidak mungkin kita membuat sebuah program yang menyeluruh secara baik tanpa pemerintah pusat dan daerah punya program yang sama tujuannya,” ujar Erick dalam forum tersebut.
Ia menyinggung adanya perbedaan pengaturan organisasi perangkat daerah yang menangani kepemudaan dan olahraga. Di sejumlah daerah, urusan tersebut berada dalam satu dinas, sedangkan di daerah lain ditangani secara terpisah.
Persoalan koordinasi semacam ini menjadi satu di antara hal yang perlu dibahas untuk memastikan program pemerintah dapat berjalan selaras.
Berbasis Kebutuhan Daerah
Selain sinkronisasi program, Menpora Erick menekankan pentingnya menyusun pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Ia menyinggung adanya permintaan dari sejumlah daerah terkait rekomendasi pembangunan fasilitas olahraga.
Menurut Menpora Erick, pembangunan fasilitas tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyediaan bangunan. Setiap usulan perlu memiliki alasan yang jelas dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Pendekatan itu penting agar perencanaan pembangunan memiliki tujuan yang terukur dan sesuai persoalan yang ingin diselesaikan. Dengan demikian, fasilitas yang dibangun diharapkan dapat mendukung kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menambah jumlah infrastruktur.
Pembahasan tersebut juga berkaitan dengan perlunya koordinasi lintas kementerian dan sinkronisasi regulasi.
Menpora Erick menyinggung undang-undang yang berkaitan dengan olahraga serta pembangunan, meski perincian perubahan atau langkah regulasi yang dimaksud belum dijelaskan secara spesifik dalam pernyataannya.
Selain itu Menpora Erick menuturkan rencanakan Forum Tahunan dan Diskusi Bulanan sebagai tindak lanjut. Ia menyatakan rencana tersebut agar pertemuan dengan pemerintah daerah dilaksanakan secara rutin. Forum nasional direncanakan berlangsung setahun sekali, sedangkan diskusi tematik akan digelar setiap bulan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang konsultasi untuk membahas persoalan yang dihadapi daerah. Sejumlah topik, termasuk pengelolaan aset dan pembangunan, disebut telah muncul dalam diskusi bersama para kepala daerah.
Dengan adanya pertemuan berkala, koordinasi tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan tertentu.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki ruang komunikasi yang berkelanjutan untuk membahas kebutuhan, menyelaraskan prioritas, serta mengevaluasi pelaksanaan program.(dk)
Komentar