TANGERANG – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) menyerahkan Deklarasi Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional kepada pemerintah dalam Simposium Energi Nasional di Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang, Kamis (15/10/2026). Deklarasi tersebut memuat lima komitmen strategis, mulai dari percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) hingga pemerataan akses listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Deklarasi tersebut menjadi hasil pembahasan yang melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam simposium bertema Ketahanan Energi Nasional Menuju Swasembada Energi Berkelanjutan.
Ketua Umum DPP PIKI Maruarar Sirait bersama Tony Wenas menyerahkan policy brief hasil simposium kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pemerintah diharapkan menjadikan rekomendasi tersebut sebagai masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan energi nasional.
Dalam sambutannya, Bahlil mengapresiasi inisiatif PIKI yang dinilainya sejalan dengan program prioritas Kementerian ESDM. Dia menyatakan pemerintah menyambut baik masukan tersebut sebagai salah satu pijakan dalam merumuskan kebijakan sektor energi.
“Gagasan PIKI selaras dengan apa yang menjadi program prioritas Kementerian ESDM. Dan akan menjadikan masukan PIKI sebagai pijakan bagi berbagai program kebijakan Kementerian ESDM,” ujar Bahlil.
Dia juga mengajak PIKI bekerja sama dengan Kementerian ESDM dalam pelaksanaan program hilirisasi.
Lima Komitmen Ketahanan Energi
Deklarasi Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional ditandatangani Maruarar Sirait dan Tony Wenas. Dokumen tersebut berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dan Kebijakan Energi Nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025.
Ada lima komitmen yang dituangkan dalam deklarasi tersebut. Pertama, mendorong bauran energi nasional yang berkelanjutan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi menuju Indonesia Maju 2045 dan target Net Zero Emission 2060.
Kedua, mempercepat pembangunan PLTN dengan mengedepankan aspek keselamatan, keberlanjutan, pemerataan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ketiga, memperluas akses energi sebagai kebutuhan dasar masyarakat melalui dukungan anggaran, pengembangan teknologi dan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Keempat, mempercepat implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan memanfaatkan kapasitas intelektual dan jaringan PIKI di berbagai daerah. Kelima, mempercepat pemerataan elektrifikasi hingga wilayah 3T, termasuk daerah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk.
Wakil Ketua Umum DPP PIKI sekaligus Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan ketahanan energi membutuhkan perencanaan matang, penguasaan teknologi, konsistensi kebijakan, dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Ketahanan energi harus dibangun melalui perencanaan yang matang, penguasaan teknologi, kebijakan yang konsisten, serta keberpihakan pada kebutuhan masyarakat. Ketersediaan energi tidak boleh hanya dinikmati oleh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” kata Tony.
Dia menjelaskan, simposium tersebut diselenggarakan untuk memberikan masukan sekaligus memperkuat kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Rekomendasi yang disusun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah strategis di sektor energi.
Bahas Kebijakan Energi hingga Wilayah 3T
Simposium yang berlangsung di Ruang Grand Chapel, Gedung C Lantai 6, Kampus Utama UPH itu menghadirkan tiga sesi diskusi utama.
Sesi pertama membahas implementasi kebijakan energi nasional dan RUPTL 2025–2034. Diskusi dipantik Executive Vice President Perencanaan Strategis Pembangkitan PT PLN (Persero), Parulian Noviandri, dengan penanggap dari unsur pemerintah dan Dewan Energi Nasional.
Sesi kedua mengangkat energi nuklir sebagai salah satu opsi untuk memperkuat ketahanan energi. Pembahasan melibatkan perwakilan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM serta peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Adapun sesi ketiga membahas peningkatan akses dan distribusi energi di wilayah 3T melalui kebijakan ketenagalistrikan off-grid. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menjadi pemantik diskusi yang turut melibatkan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dan Ketua DPRD Nias Utara Ya’aman Telaumbanua.
Ketua Dewan Pakar DPP PIKI sekaligus pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), James Riady, turut menyampaikan pandangannya mengenai tantangan dan peluang sektor energi Indonesia. Dia juga menyambut para peserta yang hadir di kampus UPH.
Sementara itu, Maruarar Sirait menegaskan PIKI harus berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui gagasan dan kerja nyata. “Menjadi Kristen yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi menjadi berkat bagi semua,” ujar Maruarar.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyerahkan bantuan usaha kepada 20 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan diberikan secara pribadi dan melalui Panitia Natal Nasional 2025. (Imam/fs)
Komentar