JAKARTA – Situasi politik Indonesia kembali menjadi soorotan. Mulai dari pernyataan sejumlah menteri kabinet Merah Putih yang dianggap jauh dari rasa keadilan, kasus berjogednya ratusan legislator usai mendapat pengumuman kenaikan pendapatan, maraknya makelar kasus (markus) di lembaga yudikatif hingga penetapan Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus korupsi.
Terhadap hiruk pikuk situasi politik yang semakin ruyam tersebut, Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (UTA), Dr Rudyono Darsono pun angkat bicara. Dalam podcas UTA Bicara berjudul “Indonesia Darurat Moralitas: UTA 45 Jakarta Dukung Prabowo Bersihkan Sengkuni Warisan Jokowi” yang tayang di channel Youtube Jumat (23/8/2025), Rudi menyebut munculnya kasus-kasus tersebut menjadi indikasi Indonesia saat ini dalam kondisi darurat moralitas.
“Jadi masalah kita yang utama adalah moralitaritas.Ya, begitu rendahnya moralitaritas bangsa kita sehingga kehormatan dan martabat kita itu hanya diukur seberapa banyak kamu punya uang, seberapa banyak kekayaan kamu,” ujar Rudi.
Rendahnya moralitas para pemimpin bangsa tersebut diakui Rudi tidak terlepas dari rusaknya system politik di Indonesia, yang muaranya dari partai-partai politik. Mereka memilikik kekuasaan di DPR, lalu melakukan intervensi pada system dan pengawasan hukum.
“Jadi masalah utama itu ada di partai politik ya. Di sini kekuasaan partai politik sangat besar. Mereka dipilih rakyat, tapi mereka juga yang menghantam rakyat, kan? Coba kita lihat, mana ada undang-undang yang dibikin untuk mensejahterakan rakyat sampai hari ini. Semua undang-undang itu yang dibuat untuk kemewahan dan kenikmatan partai politik dan para penguasa. Di sisi lain, rakyat kerja banting tulang, setengah mati bahkan mungkin berkeringat darah,” ujar Rudi.
Ironisnya, oknum penguasa ini menjadikan kata-kata nasionalime dan kemerdekaan sebagai komoditas atau barang dagangan untuk membungkus tindak korupsi, Mereka melakukan korupsi atas nama nasionalisme, melakukan korupsi atas nama bangsa yang merdeka bahkan tak segan korupsi atas nama demokrasi.
Diakui Rudi, rendahnya moralitas penguasa juga tercermin dari pernyataan beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Salah satu yang viral adalah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang intinya menyebutkan bahwa pengeluaran untuk gaji guru atau dosen menjadi salah satu tantangan bagi keuangan negara dan apakah semua harus ditanggung negara? “Nah, ini kan sebuah statement dari Ibu Sri Mulyani yang menyatakan bahwa ini suatu pos pengeluaran besar loh untuk negara,” ujar Rudi.
Di tengah kecaman nitizen, tiba-tiba public dikejutkan dengan khabar naiknya penghasilan anggota DPR hingga total Rp100 juta per bulan imbas dari kenaikan tunjangan rumah dinas, tunjangan beras dan bensin. Kenaikan penghasilan tersebut membuat ratusan legislator berjoged usai Sidang Tahunan di gedung DPR RI pada 16 Agsutus 2025.
Rudi menilai kenaikan penghasilan anggota legislator tersebut menjadi ironi di tengah beratnya beban ekonomi rakyat dan makin menggilanya tarikan pajak. Mereka tidak punya empati dan kasih.
Kalau dia bicara sebagai pejabat, pemimpin ya harus ada kasih dan nurani, empati kepada masyarakat yang memilih mereka, yang memberi makan mereka, membuat mereka ini berkuasa. Tapi mereka lupa siapa yang mengangkat mereka untuk bisa jadi penguasa. Jadi tidak adanya empati dan rendah moralitasnya,” tegas Rudi.
Sindikat Mafia Hukum
Dalam podcast tersebut Rudi juga menyoroti tentang maraknya makelar kasus (Markus) di lingkungan lembaga yudikatif. Sekali lagi, ini juga tidak terlepas dari peran partai politik. Di mana partai politik yang berkuasa di DPR, melakukan intervensi politik kepada hukum. Lalu bidang hukum ini menjadi tidak bisa netral dalam melakukan pengawasan. Bahkan ikut bermain dalam pengawasnya, dan memperdagangkan pasal-pasal hukum.
“Oknum penegak hukum yang bermasalah lalu berubah menjadi sindikat mafia hukum yang ada di lembaga resmi. Mereka bermain dari atas sampai bahwa dan yang menjadi korban adalah rakyat,” ujar Rudi.
Ia mencontohkan bagaimana sosok Ferry Yanto Hongkiriwang alias Boboho, bisa malang melintang menjadi seorang maestro makelar kasus di lingkungan Kejaksaan Agung yang amat piawai. Pria bertubuh tambun tersebut dikenal luas di lingkaran hitam sebagai pemain kelas kakap dalam dunia gelap makelar kasus (markus). Ia bukan hanya fasilitator, tapi pengatur permainan yang piawai merekayasa kasus, memeras koruptor, sekaligus menjadi penyetor rutin uang sogokan bagi para petinggi yang rakus dan tak punya malu.
Diakui Rudi, masalah markus sebenarnya bukan hal yang baru. Ini masalah keboborokan hukum yang memang sudah ada sejak dahulu. Namun cerita tentang markus inimakin menggila dalam 10 tahun terakhir selama kekuasaan Jokowi.
Markus ini menurut Rudi tidak cuma ada di kejaksaan Agung, tetapi juga di kepolisian, di KPK, maupun di Mahkamah Agung. Di lembaga peradilan dan penegak hukum, masing-masing mempunyai kelompok-kelompok markusnya. Mereka melakukan pemerasan, jual beli kasus, hingga jual beli hukuman.
“Saya yakin Presiden Prabowo yang menurunkan TNI itu untuk menjaga Kejaksaan Agung, bukan untuk menjaga personilnya atau secara pribadi, tapi Presiden tidak ingin kasus yang sedang dibongkar oleh Kejaksa Kejaksaan Agung hari ini itu terganggu karena adanya gangguan-gangguan dari oknum-oknum bersenjata,” katanya.
Menurut Rudi, sebenarnya Presiden Prabowo sekarang dihadapkan pada posisi yang sulit. Namun Presiden Prabowo menjadi satu-satunya harapan bagi rakyat untuk menyudahi semua kerunyaman politik di Indonesia.
Karena itu, Rudi berharap Presiden Prabowo bisa membenahi system tata negara yang sudah hancur, system hukum yang sudah diperdagangkan dan memberantas preman-preman yang berlagak menjadi penegak hukum yang kini marak di Indonesia.
“Rakyat kini banyak berharap pada Presiden untuk membenahi semua kerusakan tersebut dan memberikan rasa keadilan pada rakyat, memberikan kehidupan yang sejahtera,” tutupnya. (mk)
Komentar