oleh

Antara Jenderal Pemimpin dan Jenderal Pengikut

Oleh: dr Zulkifli S Ekomei

PADA tanggal 10 April 2023, Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo selaku Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi, membuat tulisan opini berjudul “Etika Menuju 2024”. Dalam tulisan tersebut, Pangdam memaparkan tentang persoalan kondisi kebangsaan, khususnya terkait dengan pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang.

Tulisan ini langsung mendapat reaksi yang positif dari berbagai pihak yang selama ini berharap TNI mengambil sikap terhadap situasi kebangsaan yang sedang tidak baik-baik saja, ibarat oase di padang pasir, ada secercah sinar di tengah kegelapan, ada harapan di tengah keputusasaan.

Meski demikian, ada juga pihak yang terganggu dengan tulisan Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo tadi, sehingga ada kekhawatiran beliau akan mengalami sesuatu. Ternyata kekhawatiran tadi terbukti walau tidak bisa dibuktikan keterkaitannya, yaitu demosi dari posisi bergengsi sebagai Pangdam Siliwangi di Bandung menjadi Wakil Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Wadankodiklatad). Kebetulan bermarkas di Bandung juga.

Meski tidak bisa dibuktikan keterkaitannya, tapi pemindahan Jenderal Kunto dengan mudah bisa dibaca sebagai ‘mutasi politis’, karena tulisan beliau dinilai sangat berani terkait situasi politik belakangan ini, khususnya mengenai pilpres 2024. Yang perlu dicermati dari ‘mutasi politis’ Jenderal Kunto Arief itu adalah tindakan ‘pencopotan’ beliau dari posisi Panglima Kodam Siliwangi.

Sangat tepat diksi ‘pencopotan’ untuk menggambarkan mutasi politis ini, sebab mutasi itu sangat terasa sebagai ‘hukuman’ untuk tulisan Mayjen Kunto, putra Jenderal (Purn) Try Sutrisno –mantan wapres– itu bisa dikatakan dipindahkan dari saf (baris) depan TNI ke saf belakang.

Selanjutnya, kita akan mencermati apakah pencopotan atau hukuman terhadap Kunto Arief hanya sebatas tindakan Panglima TNI saja? Tetapi, mengingat hiruk-pikuk yang disebabkan tulisan Mayjen Kunto di Kompas itu, sangatlah wajar kalau Panglima TNI mendapat perintah, atau minimal arahan, agar Kunto ‘dibuang’. Demosi Kunto ke Kodiklatad membuka penafsiran logis bahwa dia memang dibuang.

Tulisan Mayjen Kunto tak mungkin keluar begitu saja sebagai sikap pribadi. Kunto bukanlah perwira tinggi yang biasa melakukan kecerobohan. Dengan merilis tulisan yang memang politis itu, Mayjen Kunto tentu sudah mengkalkulasikan dampaknya. Beliau paham betul dengan siapa dia akan berhadapan.

Sebagai seorang pemimpin bisa dipastikan bahwa Mayjen Kunto tahu persis risiko yang akan menimpanya, karena inilah karakter seorang pemimpin: berani mengambil keputusan dan berani mengambil risiko, karena apa pun risiko yang dihadapinya, Mayjen Kunto bisa tetap menjadi ‘ikon’ seorang patriot yang terikat dengan sumpahnya sebagai seorang prajurit.

Sejauh ini tidak terdengar pro-kontra di jajaran elite TNI, artinya tulisan Mayjen Kunto tidak mengganggu kekompakan pimpinan TNI, bahkan terlihat ada semacam perasaan terwakili di kalangan militer lewat tulisan mantan Pangdam Siliwangi ini, sementara itu sebaliknya yang justru aneh adalah ketidakkompakan para purnawirawan yang terbelah mendukung tiga capres yang sudah dipasarkan ke publik.

Suatu situasi yang menjadi dampak langsung dari berlakunya UUD NRI 1945 atau UUD 2002 yaitu terpecahnya para purnawirawan menjadi pendukung yang sekaligus bisa diartikan menjadi pengikut dari para capres yang secara kualitas dan intergritas pasti ada di bawah para purnawirawan pengikutnya atau dengan kata lain menjatuhkan harkat dan martabatnya hanya menjadi ‘pendukung’ para capres yang sudah dipilih oleh ketua umum parpol bukan dipilih oleh rakyat, padahal parpol sudah terbukti tidak ada konstribusinya sama sekali bagi bangsa dan negara, selain cuma berebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara termasuk korupsi.

Fenomena Mayjen Kunto menjadi menarik, apa pun dan di mana pun posisi dan jabatannya pasti diharapkan oleh rakyat bisa menjadi ‘ikon’ persatuan bangsa Indonesia yang terbelah akibat pilpres langsung khususnya di kalangan TNI.

Bravo Jenderal, Ibu Pertiwi memanggilmu! 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *