POSKOTA.C0 – Mengantisipasi kerusuhan saat berlangsungnya aksi demo buruh dan mahasiswa, Pemprov DKI Jakarta akan memperketat penjagaan pada seluruh fasilitas umum yang dilalui peserta unjuk rasa.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan TNI di Jakarta untuk mengantisipasi unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja susulan mulai hari Senin 12 Oktober.
“Kami sudah meminta bantuan kerjasama Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya untukk melakukan penjagaan ekstra ketat di titik-titik fasilitas umum,” tutur Anies.
Dikatakan Anies, demonstrasi di Jakarta sering terjadi, tapi belum pernah mengalami se-anarkistis demonstrasi Kamis lalu, 8 Oktober 2020 dimana sekelompok orang yang tergabung dalam demo merusak dan membakar banyak fasilitas umum.
“Baru kali ini demonstrasi di mana ada pelaku-pelaku yang sampai membakar fasilitas umum di sepanjang Thamrin dan Sudirman,” ujar Anies.
Oleh karenanya, dia mengaku akan mempersiapkan pengamanan yang ketat lagi supaya fasilitas umum milik masyarakat tidak rusak akibat unjuk rasa.
Pada aksi demo Kamis kemarin, sejumlah halte, Pos Polisi, dan sebuah bioskop tua di Senen dibakar hingga merambat ke 20 rumah toko di sekitarnyaikut terbakar termasuk beberapa mobil.
Tidak hanya itu, sejumlah fasilitas umum juga dirusak massa. Setidaknya 46 halte Transjakarta dan 11 pos polisi dirusak dan dibakar pengunjuk rasa.
Beredar surat berantai saat ini, selain buruh se Jabodetabek aksi demo unjuk rasa juga akan dilakukan oleh sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Para demonstran ini menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Selasa 13 Oktober 2020 di depan Istana Negara, Jakarta.
Aliansi yang tergabung antara lain Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama serta buruh. (d)
Komentar