BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah penanganan menyusul polemik pembatalan izin operasional SMK IDN Boarding School di Kabupaten Bogor.
Pemerintah memastikan proses perbaikan administrasi dapat dilakukan sekaligus menjamin hak pendidikan para siswa tetap terlindungi.
Kepala Biro Hukum dan HAM Jawa Barat, Yogi Gautama Jaelani, mengatakan Pemprov Jabar berkomitmen memfasilitasi proses perbaikan administrasi perizinan yang harus ditempuh pihak sekolah.
“Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait untuk mempercepat proses administrasi yang diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan kembali dengan dasar hukum yang kuat,” ujar Yogi dikutip wartawan media ini Jumat (13/3/2026).
Ia menambahkan, selama masa transisi tersebut kegiatan belajar mengajar para siswa akan tetap diupayakan berjalan. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah mekanisme untuk memastikan keberlangsungan pendidikan, termasuk kemungkinan pengalihan sementara siswa ke satuan pendidikan lain apabila diperlukan.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso. Menurutnya, langkah korektif yang diambil pemerintah merupakan bagian dari upaya preventif guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat proses hukum yang tengah berjalan terkait perizinan sekolah tersebut. Karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan dampak hukum yang merugikan para siswa di masa depan.
“Pemprov Jabar ingin memastikan seluruh peserta didik memperoleh ijazah yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan permasalahan di masa depan,” tegasnya.
Orang Tua Siswa Mengadu ke KPAI
Di sisi lain, polemik pencabutan izin operasional sekolah tersebut juga memicu kekhawatiran di kalangan orang tua siswa.
Sejumlah wali murid mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta untuk mencari solusi atas ketidakpastian pendidikan anak-anak mereka.
Langkah tersebut diambil setelah keputusan pencabutan izin operasional sekolah dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat.
Kebijakan itu menimbulkan kekhawatiran karena terjadi di tengah tahun ajaran saat para siswa tengah mempersiapkan ujian sekolah hingga seleksi masuk perguruan tinggi.
Sebelum mengadu ke KPAI, para orang tua siswa juga sempat mendatangi kantor Pemprov Jabar di Gedung Sate pada 10 Maret 2026 untuk meminta klarifikasi terkait keputusan tersebut.
Perwakilan Komite Orang Tua Siswa SMK IDN Bogor, Sri Malahayati, mengatakan para wali murid berharap pemerintah segera memberikan solusi agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.
“Kebijakan tersebut berdampak serius bagi para siswa, terutama karena terjadi di masa krusial pendidikan, saat siswa tengah menghadapi ujian sekolah serta proses seleksi masuk perguruan tinggi,” ujarnya.
Menurut Sri, penghentian operasional sekolah secara tiba-tiba membuat ratusan siswa berada dalam situasi penuh ketidakpastian.
“Anak-anak kami sedang berjuang menyiapkan masa depan. Tiba-tiba sekolah mereka dihentikan operasionalnya. Kami meminta solusi yang adil agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” katanya.
Para wali murid juga menilai SMK IDN Boarding School selama ini dikenal memiliki reputasi akademik yang baik. Karena itu, mereka berharap polemik perizinan tersebut dapat segera diselesaikan tanpa mengorbankan masa depan pendidikan para siswa. (yopy/fs)
Komentar