oleh

Mitigasi Masalah Adminduk, Dinas Dukcapil DKI Kerahkan Petugas untuk Kawal Pelayanan di Seluruh Kelurahan

JAKARTA – Pada musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari akhir Mei sampai awal Juni, loket-loket layanan Dukcapil dipenuhi warga yang melakukan registrasi guna keperluan pendidikan. Di samping itu program pendataan dan penertiban Adminduk juga menambah jumlah antrian warga pada tiap loket kelurahan di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Contohnya  ruang pelayanan Kelurahan Pulo Gebang dipenuhi  warga yang melakukan permohonan layanan Dukcapil sekitar 300-an warga bertransaksi untuk kepentingan kependudukan. Untuk memastikan pelayanan profesional, Dinas Dukcapil mengerahkan jajarannya untuk mengawal pelayanan di tiap Kelurahan.

Kadis Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin meninjau langsung loket Kelurahan Pulo Gebang ditemukan banyak sekali masyarakat menuju loket Dukcapil dalam rangka pembuktian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak penataan dan penertiban kependudukan (pengaktifan kembali).

“Mulai hari ini hingga ke depan jajaran Dinas Dukcapil  DKI ditugaskan untuk turun langsung ke loket-loket di kelurahan guna melakukan mitigasi masalah warga,” kata Budi di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur,  Kamis (30/5).

Dalam tinjauan kali ini ditemukan beberapa warga yang awalnya merasa takut akan asetnya seperti surat kendaraan bermotor yang harus mengubah lagi atas kepindahan domisili yang baru. “Namun untuk permohonan tersebut tidak ada biaya lagi karena sudah 0 rupiah untuk biaya balik nama kendaraan,” papar Budi.

Farida, salah satu warga yang berdialog dengan Budi menyampaikan terima kasih atas layanan yang cepat untuk mengaktifkan kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya yang sempat diblokir. “Saya pikir ngurusnya akan  sulit tapi ternyata gampang,” ucap Farida warga  RT 07/ 01 Rawa Bebek Kelurahan Pulo Gebang  yang mengurus pengaktifan kembali karena keperluan haji ibunya.

Budi menambahkan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan adalah gratis, termasuk permohonan pengaktifan kembali NIK yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan. “Warga silakan lapor jika ada oknum yang memanfaatkan layanan ini,” pungkas Budi. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *