POSKOTA.CO – Mantan pengurus PDI Perjuangan Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari dengan tegas memilih dan siap memenangkan pasangan calon (paslon) nomor 2 urut Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang di Kota Depok karena melihat visi dan misi yang dinilai rasional serta banyak diterima masyarakat Depok ingin melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan selama ini.
“Saya memilih paslon Idris-Imam atas kajian yang rasional bukan ikut-ikutan atau partisan asal sekadar milih. Saya profesional, akademisi. Maka sudah sepantasnya ketika memilih saya harus menganalisis secara cermat terhadap visi dan misi yang disampaikan dua paslon di Pilkada Kota Depok,” tegas mantan Pengurus PDIP Pondok Petir, Bojongsari, Israwan Nugroho, terkait janji atau program dua paslon Kota Depok yang akan mengikuti Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang, Senin (2/11/2020).
Ketegasan itu disampaikan secara gamblang dengan melihat beberapa faktor program kerja atau visi dan misi lima tahun ke depan jika mereka terpilih untuk periode 2021-2026 oleh masyarakat Kota Depok dan pilihannya jatuh kepada paslon nomor urut 2 Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono walaupun partainya mendukung paslon Pradi-Afifah.
“Dirinya sama sekali tidak takut ancaman atau teguran dari partainya yaitu PDIP karena memiliki keyakinan jalan politiknya bukanlah didasarkan pada politik transaksional dan politik ‘karbitan’ tapi butuh kedewasaan berpikir secara logis untuk pembangunan Kota Depok lebih baik dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai salah satu mendukung paslon Idris-Imam tidak lain dari analisis saya terkait janji politik kedua paslon setelah ditetapkan oleh KPU Kota Depok yaitu pemberian dana untuk pembangunan di wilayah. Paslon Idris-Imam menjanjikan dana Rp5 miliar/kelurahan/tahun dan paslon Pradi Afifah siap mengucurkan dana Rp500 juta/RW/tahun jika mereka dipilih masyarakat Kota Depok di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.
Melihat ajuan atau program itu, imbuh Irawan Nugroho yang mengaku masih tercatat aktif sebagai kader PDIP dan alumni STAN yang paham betul mengenai keuangan serta anggaran, paslon nomor urut 2 Idris-Imam lebih realistis, berbobot dan dapat diterima masyarakat dengan anggaran Rp5 miliar/kelurahan/tahun karena memiliki parameter yang jelas dari aspek pertanggungjawaban teknis anggaran, pelaksanaan hingga soal pengawasan. Namun, usulan Rp500 juta/RW yang dijanjikan paslon Pradi-Afifah sangat rawan penyelewengan anggaran di tingkat kelurahan dan lapangan.
“Dari perspektif saya sebagai orang keuangan dan bergelut di anggaran dana Rp5 miliar/kelurahan/tahun lebih realistis karena sebelum dicairkan jika terpilih nanti tentunya pemerintah atau kelurahan sudah menetapkan skala prioritasnya yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tersebut dibandingkan dana Rp500 juta/RW/tahun yang dijanjikan paslon nomor urut 1 kondisinya sangat rawan penyelewengan,” ujarnya.
Rencana mengucurkan dana sebesar Rp5 miliar/kelurahan yang dijanjikan paslon Idris-Imam memiliki parameter yang jelas dari aspek pertanggungjawaban teknis anggaran, pelaksanaan hingga soal pengawasan. Namun, usulan Rp500 juta/RW yang dijanjikan paslon Pradi-Afifah sangat rawan penyelewengan anggaran di tingkat kelurahan dan lapangan.
“Kota Depok tentunya memiliki banyak kompleks perumahan yang dibangun developer atau rekanan tentunya sudah menyiapkan semua kebutuhan fasos dan fasum ke penghuni jika dana Rp500 juta/RW/tahun dicairkan jelas akan menjadi masalah dikemudian hari khususnya penyelewengan,” ujarnya apalagi RW itu bukan bagian dari struktur pemerintahan negeri ini bagaimana bisa dianggarkan dalam APBD. (anton)
Komentar