JAKARTA- Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) periode 2021-2026, Haji Abdul Ghoni mengecam keras dugaan terjadinya penyerobotan atau sabotase organisasi yang disebut terjadi dalam pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) yang mengatasnamakan lembaga Forkabi di Kota Depok, Jawa Barat. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya yang dinilai mencederai marwah organisasi.
“Sebelumnya saya sudah menggagalkan penyerobotan dan sabotase organisasi DPP Forkabi oleh oknum Senator DPD RI Ahmad Azran. Saya tegaskan kepada Azran untuk tidakmmengganggu Forkabi” kata Haji Ghoni kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Ia menyoroti keterlibatan Azran sebagai pejabat publik yang seharusnya memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat, termasuk dalam berorganisasi. “Saya ingatkan saudara Azran untuk menjaga kode etik sebagai Senator. Beliau dipilih dari rakyat dan harus memberikan contoh yang baik kepada rakyat,” tegasnya.
Haji Ghoni meminta Azran untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media terkait dugaan pembegalan organisasi yang terjadi melalui Mubes ilegal di Kota Depok. “Kami minta Azran meminta maaf di media. Kalau tidak, kami akan bertindak sesuai aturan organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga siap menggeruduk Azran,” tandasnya.
Haji Ghoni meminta seluruh jajaran yang terlibat dalam pemilihan Forkabi yang tidak sah sesuai AD/ART tersebut agar segera mengundurkan diri. “Seluruh jajaran yang ikut dalam pemilihan Forkabi abal-abal saya minta mengundurkan diri. Jika tidak, kami akan mengambil langkah tegas karena DPP Forkabi yang saya pimpin adalah sah dan diakui negara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menkumham,” bebernya
Ia menambahkan, nama dan atribut Forkabi telah memiliki legalitas resmi sehingga tidak boleh digunakan sembarangan oleh pihak lain. “Nama Forkabi sudah kami patenkan. Jangan melakukan tindakan yang justru memperkeruh organisasi,” terangnya.
Haji Ghoni memastikan, berdasarkan surat yang diteken Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat (MPOP) DPP Forkabi Haji Iwan Shalih dan Wakil Ketua, Kolonel Laut (Purn) Haji Juanda pelaksanaan Mubes IV DPP Forkabi diselenggarakan hari ini di Pendopo Madas Nusantara, Depok, Jawa Barat tidak ada izin dari pihak kepolisian setempat, baik Polres Depok maupun Polsek Cimanggis. “Mubes ini juga diadakan tanpa sepengetahuan saya sebagai Ketua Umum DPP Forkabi periode 2021-2026,” imbuhnya.
Haji Ghoni menuturkan, MPOP juga meminta agar pihak-pihak yang terlibat dan Ketua Umum Forkabi terpilih dalam Mubes ilegal tersebut untuk datang ke Sekretariat DPP Forkabi yang sah berdasarkan SK Kemenkum HAM dengan nomor AHU-0005595.AH.01.07 Tahun 2021 di bawah pimpinan H. Abdul Ghoni. “Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena sudah membuat Forkabi terpecah-belah,” paparnya. Mestinya, seluruh pihak harus menjaga kondusivitas organisasi dan mengedepankan etika dalam berpolitik maupun berorganisasi.
Terkait rencana Mubes Forkabi periode 2026-2031, Abdul Ghoni menyatakan siap menerima mandat apabila diberikan amanah kembali mencalonkan diri dan memimpin. Namun demikian, ia juga mengaku legowo dan membuka peluang untuk mundur apabila terdapat kader lain yang dianggap lebih layak memimpin organisasi. “Saya siap jika diberikan mandat dan amanah memimpin FORKABI periode 2026-2031. Tetapi jika ada kader terbaik lainnya, saya juga siap mundur demi kemajuan organisasi,” pungkas Haji Ghoni. (jo)
Komentar